AROPI Ajukan Uji Materi Pasal Pembatasan Survei dan Hitung Cepat

AROPI Ajukan Uji Materi Pasal Pembatasan Survei dan Hitung Cepat
Konsultan politik Denny JA memberi paparan terkait langkah AROPI mengajuka uji materi pasal-pasal yang membatasi publikasi hasil survei dan penghitungan cepat di Pemilu 2019. ( Foto: istimewa / istimewa )
Yuliantino Situmorang / YS Jumat, 15 Maret 2019 | 21:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) mengajukan uji materi sejumlah pasal di Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang membatasi publikasi hasil survei di masa tenang dan publikasi hasil hitung cepat Pemilu.

Pasal yang diuji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) adalah Pasal 449 Ayat 2 dan Ayat 5, Pasal 509, serta Pasal 540 ayat 2.

“Penyelenggaraan Pemilu pada hakikatnya adalah Hari Raya Demokrasi yang sudah sepatutnya dinikmati oleh seluruh elemen masyarakat. Masyarakat berhak untuk memperoleh informasi seluas-luasnya terkait penyelenggaraan Pemilu. Termasuk terkait hasil hitung cepat pada hari penyelenggaraan Pemilu,” tutur Ketua AROPI Sunarto dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (15/3/2019).

Hadir pada kesempatan itu Denny JA, konsulan politik yang juga pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA.

Menurut Sunarto, keinginan masyarakat mengetahui hasil hitung cepat terpenuhi dengan kehadiran Lembaga Survei. Sehingga masyarakat pun sangat antusias dalam memantau perkembangan hasil Pemilu yang biasanya terpenuhi oleh rilis data hitung cepat yang dilakukan sejumlah Lembaga Survei.

Namun, kata dia, pada Pemilu kali ini keinginan masyarakat untuk tahu lebih cepat hasil Pemilu terkendala peraturan yang tertuang dalam UU Pemilu Pasal 449 Ayat 2 dan 5 yang berisi tentang pengumuman hasil survei yang tidak boleh dilakukan di masa tenang dan pengumuman prakiraan hasil hitung cepat hanya boleh dilakukan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah waktu Indonesia bagian barat.

Pasal 509 yang berisi ancaman hukuman pidana pada pihak yang mengumumkan hasil survei, serta Pasal 540 Ayat 2 yang berisi ancaman pidana penjara dan denda apabila lembaga survei masih melakukan tindakan sebagaimana yang tertuang di Pasal 449 Ayat 2 dan 5.

Ia menjelaskan, kasus itu sebetulnya sudah ada yurisprodensi yang jelas. Sebelumnya pernah terjadi pada tahun 2008 dan 2014. Pada 2008, AROPI mengajukan uji materi terhadap UU 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Pasal 188 ayat 2,3, dan 5 serta Pasal 228 dan Pasal 255 tertuang penjelasan yang memungkinkan peneliti lembaga survei dijerat hukum pidana apabila mengumumkan hasil survei pada masa tenang dan mempublikasikan perhitungan cepat di hari H Pemilu.

Sementara itu, pada 2014 Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) mengajukan permohonan uji materi ke MK terkait UU 8 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. UU tersebut memuat peraturan yang serupa UU 42 Tahun 2008 yang berisi pembatasan penyiaran hitung cepat dua jam setelah TPS ditutup di wilayah waktu Indonesia bagian barat.

Perkara semacam ini seharusnya tidak perlu terulang kembali. Mengingat MK telah mengabulkan uji materi yang diajukan AROPI dan Persepi dengan substansi permasalahan serupa.

Apabila UU ini tetap digunakan justru akan menimbulkan ketidakpastiaan hukum. Sebab, putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2014 masih berlaku. Perkara itu juga mengindikasikan contoh bentuk produk legislasi yang tidak tertib. Peraturan dengan substansi serupa terus dihidupkan kembali, padahal sudah berulang kali digugat dan dikabulkan MK.

Pengajuan uji materi terhadap UU yang mengancam hak keingintahuan masyarakat terkait hasil hitung cepat juga dilakukan dengan alasan-alasan yang sangat berdasar.

Pertama, rilis data hitung cepat oleh lembaga survei merupakan hasil perkembangan dan pemanfaatan teknologi yang menjawab kebutuhan masyarakat akan keterbukaan informasi seputar Pemilu. Jika pemanfaatan teknologi ini terhalang oleh UU yang membatasi kegiatan lembaga survei, maka sama saja dengan upaya mundur.

Kedua, kegiatan survei dan hitung cepat bukan merupakan kegiatan politik yang harus dibatasi. Survei dan hitung cepat merupakan kegiatan riset ilmiah yang dilakukan dengan standar ilmu pengetahuan. Pelarangan terhadap kegiatan riset dapat dianggap sebagai bentuk mencederai kegiatan akademik.

Ketiga, keputusan MK pada gugatan uji materi sebelumnya didasarkan atas tidak ditemukannya bukti bahwa rilis hasil hitung cepat dapat menimbulkan keresahan di masyarakat mengenai hasil resmi pemungutan suara. Selain itu, MK juga berpendapat bahwa rilis hasil hitung cepat merupakan sebuah bentuk pendidikan, pengawasan, dan penyeimbang dalam penyelenggaraan Pemilu.

Terkait Bandwagon Effect dan Underdog Effect yang dikhawatirkan timbul karena rilis dari lembaga survei yang cenderung menggiring opini publik, belum ditemukan hasil penelitian yang dapat memberikan bukti konklusif.

Teori Bandwagon Effect menjelaskan bagaimana pilihan seseorang sangat dipengaruhi rilis survei yang memenangkan partai atau kandidat tertentu. Begitu pula dengan teori Underdog Effect yang menjelaskan bahwa rilis survei cenderung menggiring pemilih untuk memberikan pilihan pada partai atau kandidat yang berada di posisi terancam.

Namun, fakta membuktikan jumlah perolehan suara aktual partai-partai baru cenderung tidak berbeda dengan rilis hitung cepat.

Denny JA mengatakan, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat yang lembaga terkait, seperti lembaga penyiaran, asosiasi jurnalis, dan seluruh lembaga survei untuk mendukung langkah-langkah uji materi ini.

Lembaga legislasi diimbau untuk lebih cermat lagi dalam proses penyusunan UU agar kasus serupa tidak terulang kembali.

Ditambahkan, AROPI memohon kepada MK untuk mempercepat putusan atas permohonan uji materi sebelum masa tenang.



Sumber: PR