KPU Harap MK Segera Putuskan Uji Materi Soal DPTb
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPU Harap MK Segera Putuskan Uji Materi Soal DPTb

Kamis, 21 Maret 2019 | 14:00 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum (MK) mengharapkan Mahkamah Konstitusi segera memutuskan uji materi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) terkait pemilih yang masuk kategori daftar pemilih tambahan atau DPTb.

Pasalnya, KPU sudah menghentikan pelayanan pengurusan surat pindah (formulir A5) terhadap pemilih DPTb pada 17 Maret lalu. Sementara masih banyak pemilih DPTb yang masih dan belum mengurus formulir A5.

"Kami sangat berharap ini (uji materi UU Pemilu) bisa segera diputuskan," ujar Viryan di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Viryan mengatakan pihaknya menghentikan pelayanan terhadap pemilih DPTb karena Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu mengharuskan KPU untuk melakukan pelayanan DPTb paling lama 30 hari sebelum pemungutan suara berlangsung. Konsekuensinya, kata dia, KPU tidak bisa melakukan pelayanan terhadap pemilih DPTb setelah 30 hari sebelum pemungutan suara berlangsung.

"Sementara sampai dengan kemarin kita masih mendapatkan informasi sejumlah pemilih belum bisa memilih di daerah asalnya. dalam artian yang bersangkutan tidak akan pulang kampung dan akan memilih di daerah tujuan. Namun, mereka belum mengurus formulir A5," terang dia.

Karena itu, Viryan berharap MK segera memutuskan uji materi UU Pemilu oleh dua kelompok, yakni dua orang mahasiswa dari Kabupaten Bogor dan kelompok pegiat pemilu dan pegiat demokrasi. Salah pasal yang digugat oleh dua kelompok ini adalah Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu soal batas waktu pelayanan terhadap pemilih DPTb.

Viryan mengatakan KPU akan mengikut apapun keputusan MK soal uji materi tersebut. Bisa saja MK mengabulkan dengan memberikan batasan waktu pengurus DPTb sampai 3 hari sebelum pemungutan suara.

"Misalnya dikabulkan oleh MK, MK berpendapat seperti apakah bisa sampai dengan H-7, H-5, H-3 atau ada pendapat lain KPU akan mengikuti putusan dari MK," ungkap dia.

Begitu juga sebaliknya, jika MK memutuskan menolak atau tidak mengabulkan uji materi tersebut, maka KPU akan tetap mengikuti ketentuan yang sudah diatur oleh Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu.

"Karena apapun yang diputuskan tentu memiliki konsekuensi, misalnya MK memutuskan menolak atau tidak mengabulkan JR tersebut, maka KPU tetap akan melaksanakan kegiatan seperti kebijakan yang sudah ada," pungkas dia.

Sebelumnya, dua mahasiswa yang berkuliah di Bogor mengajukan uji materi terhadap ketentuan pindah memilih dalam Pasal 210 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3), Pasal 344 ayat (2) dan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu. Keduanya adalah Joni Iskandar sebagai pemohon I dan Roni Alfiansyah Ritonga sebagai pemohon II.

Joni Iskandar berasal dari Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Dia tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) tempat asalnya. Akibatnya, Joni tidak bisa mengurus pindah memilih ke Kabupaten Bogor dan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019.

Sementara Roni Alfiansyah Ritonga berasal dari Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara. Roni sudah tercatat dalam DPT di daerah asalnya. Kemudian dia telah mengurus keterangan pindah memilih ke KPU Kabupaten Bogor. Namun, Roni khawatir tidak bisa memilih karena ada potensi kekurangan surat suara. Roni pun merasa tidak puas akibat kepindahan itu. Dia hanya mendapatkan satu surat suara yakni untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Kedua mahasiswa ini pun berpandangan bahwa aturan pindah memilih berpotensi mencederai hak konstitusional mereka sebagai warga negara.

Selain itu, pihak lain yang melakukan uji materi terhadap UU Pemilu adalah Perludem, Pendiri Netgrit Hadar Nafis Gumay, Direktur Pusako Universitas Andalas Fery Amsari, warga binaan Augus Hendy dan A. Murogi Bin Sabar serta karyawan swasta Muhamad Nurul Huda dan Sutrisno.

Para pemohon ini menguji pasal 348 ayat (9), Pasal 348 ayat (4), Pasal 210 ayat (1), Pasal 350 ayat (2), dan Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu. Pasal-pasal ini dinilai menghambat dan berpotensi menghilangkan hak pemilih dan bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4).



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

KPU Akan Simulasi Lagi Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan pihaknya akan melakukan simulasi lagi terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

POLITIK | 22 September 2021

BKN Jadwal Ulang Pelaksanaan SKD CPNS di Sejumlah Wilayah

BKN akan menjadwal ulang pelaksanaan SKD, 20-21 September 2021 di sejumlah wilayah.

POLITIK | 21 September 2021

DPR Sahkan Nyoman Adhi Suryadnyana Sebagai Anggota BPK

DPR mengesahkan Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

POLITIK | 21 September 2021

Moeldoko: KASN Masih Dibutuhkan

Moeldoko mengatakan peran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) masih sangat dibutuhkan.

POLITIK | 21 September 2021

Jokowi Jadi Juri, Puan Bawakan Kuis Berhadiah Sepeda untuk Siswa di Banten

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua DPR Puan Maharani meninjau lokasi vaksinasi Covid-19 untuk siswa di Kota Serang, Banten, Selasa (21/9/2021).

POLITIK | 21 September 2021

Politikus PKS Ingin Pemerintah Perhatikan Anggaran Sektor Pertanian

Politikus PKS menginginkan pemerintah agar lebih memperhatikan anggaran sektor pertanian.

POLITIK | 21 September 2021

Romo Benny: Pancasila Belum Terinternalisasi dalam Nilai Kehidupan

Antonius Benny Susetyo atau disapa Romo Benny menyatakan Pancasila belum terinternalisasi dalam nilai kehidupan.

POLITIK | 20 September 2021

Gus Jazil: Pancasila Merupakan Azimat yang Ditemukan Pendiri Bangsa

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid atau disapa Gus Jazil menyebut Pancasila merupakan azimat yang ditemukan para pendiri bangsa.

POLITIK | 20 September 2021

Teras Narang: Jangan Berhenti Membumikan Pancasila

Anggota MPR Agustin Teras Narang menegaskan upaya membumikan Pancasila tidak boleh berhenti.

POLITIK | 20 September 2021

Kode Inisiatif Usulkan 3 Tahapan Pemilu 2024 Diperpendek

Kode Inisiatif mengusulkan tiga tahapan Pemilu 2024 diperpendek untuk efektivitas dan efisiensi Pemilu.

POLITIK | 20 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Turun ke Jalan, Biksu di Thailand Sumbangkan Makanan untuk Warga Terdampak Pandemi

Turun ke Jalan, Biksu di Thailand Sumbangkan Makanan untuk Warga Terdampak Pandemi

DUNIA | 9 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings