PSI Sulut Laporkan Oknum Camat ke Bawaslu

PSI Sulut Laporkan Oknum Camat ke Bawaslu
Ilustrasi Bawaslu. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / YS Rabu, 27 Maret 2019 | 16:03 WIB

Manado, Beritasatu.com - DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulawesi Utara (Sulut) melaporkan salah satu oknum Camat di Pemerintahan Kota Manado ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

Oknum Camat tersebut dilaporkan atas dasar menurunkan bendera PSI dan menggantikannya dengan bendera Nasdem. Pemasangan bendera PSI dalam rangka kehadiran Ketua Umum PSI Grace Natalie di Sulawesi Utara.

"Hari ini kami akan memenuhi panggilan klarifikasi Bawaslu dan melaporkan oknum camat tersebut ke Bawaslu. Ini pelanggaran berat dan melukai semangat berdemokrasi kita," Ketua DPW PSI Sulawesi Utara Melky Pangemanan yang didampingi oleh Tim Kuasa Hukum PSI Sulut Guntur Kumaunang kepada Beritasatu.com, Rabu (27/3/2019).

PSI, kata Melky, menilai oknum camat tersebut melawan hukum dengan mencopot bendera PSI dan berlaku tidak netral sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN)

"Jelas oknum camat tersebut tidak paham aturan dan bersikap tidak netral. Padahal dia seorang ASN. Kami minta Bawaslu bertindak cepat, tegas dan adil," tandas dia.

Kuasa Hukum PSI Sulut Guntur Kumaunang mengatakan dasar hukumnya sangat jelas, ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis.

"Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah dijelaskan tentang larangan-larangan yang tak boleh dilakukan ASN," kata Guntur.

Begitu juga dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Disiplin PNS, PP Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, surat edaran KSN tentang Pengawasan Netralitas ASN di Masa Pilkada, dan Surat Menteri PANRB tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN.

"PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS termuat larangan diantaranya, ASN dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain," pungkas Guntur.

Sebelumnya, beredar sebuah video di media sosial di mana bendera yang dipasang PSI di wilayah Kairagi dicopot oleh oknum yang diduga camat. ASN itu mengaku, pihaknya lebih dulu memperoleh pemberitahuan dari partai yang saat ini Wali Kotanya bernaung.

Kejadian tersebut terjadi pada Selasa (26/3) subuh. Pada video tersebut, Camat Mapanget dengan tegas tidak mengizinkan bendera PSI berdiri di wilayahnya. Bahkan, ada instruksi camat untuk menurunkan bendera tersebut dan diganti dengan bendera Partai Nasdem.

"Mereka terlebih dahulu memberitahukan ke saya, mereka sudah mulai dari bandara," tegas Camat yang mengenakan kaus biru donker dalam video tersebut.



Sumber: Suara Pembaruan