Pakar: Memperkarakan Amien Rais Buang Energi

Pakar: Memperkarakan Amien Rais Buang Energi
Amien Rais. ( Foto: Antara )
Hotman Siregar / YS Senin, 1 April 2019 | 16:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Jakarta Abdul Fickar Hadjar menjelaskan, ada UU Contempt of Court (COC) secara khusus dalam rangka menegakan kewibawaan peradilan. Sebab, COC itu bisa dilakukan oleh siapa saja tidak terbatas dilakukan oleh masyarakat termasuk Amien Rais. COC juga bisa dilakukan oleh aparat peradilan yang tidak menghargai lembaganya sendiri.

"Banyak pengadilan tidak mau mengeksekusi putusannnya sendiri karena berbagai faktor termasuk faktor politik," ujar Abdul Fickhar kepada Beritasatu.com, Senin (1/4/2019).

Fickhar menjelaskan, perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan (COC) antara lain pertama, berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (misbehaving in court). Kedua, tidak menaati perintah-perintah pengadilan (disobeying court orders)

Ketiga, menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (scandalising the court). Keempat, menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (obstructing justice). Kelima adalah perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (sub-judice rule)

"Dari defenisi COC itu bisa semua pihak dikenakan COC," katanya.

Fickhar menjelaskan, dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa pasal yang bisa ditafsirkan dan termasuk pengertian penghinaan terhadap pengadilan, yaitu di antaranya Pasal 207, Pasal 217, dan Pasal 224 KUHP.

Pasal 207 KUHP, Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

Selanjutnya Pasal 217 KUHP, barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak Rp 1.800.

Pasal 224 KUHP berbunyi, barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam: 1.dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan; 2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Khusus pasal 207 KUHP oleh MK sendiri melalui putusannya sudah diubah menjadi delik aduan. Artinya, jika ada yang merasa dihina, maka penguasa atau pejabat dari badan umum itu harus melaporkannya sendiri.

"Apa yang dilakukan Amien Rais harus dilihatnya dalam konteks politik yang seharusnya diambil pelajarannya oleh lembaga-lembaga pelaksana Pemilihan Umum, tidak hanya KPU, Bawaslu, tapi juga Mahkamah Konstitusi untuk berbuat adil dalam menyelenggarakan pemilu atau mengadili kasus kasus pemilu. Jadi terlalu buang-buang energi untuk memperkarakan Amien Rais," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan