Pernyataan People Power Amien Rais Mengarah pada Pengabaian Hukum

Pernyataan People Power Amien Rais Mengarah pada Pengabaian Hukum
Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini. ( Foto: istimewa )
Carlos KY Paath / AMA Kamis, 4 April 2019 | 12:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais akan adanya people power atau pengerahan massa jika Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 curang menuai kritikan. Amien Rais, termasuk para elite politik lain, semestinya dapat mengedukasi masyarakat dengan narasi positif.

“Pernyataan people power itu bisa timbulkan tindakan merugikan dan mengarah pada pengabaian-pengabaian hukum. Jangan sampai percaya hukum kalau kelompoknya menang, ini bisa picu chaos (konflik). Sebab tidak semua masyarakat itu dewasa memaknai pernyataan Pak Amien,” kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini kepada Beritasatu.com di Jakarta, Kamis (4/4/2019).

Titi Anggraini melanjutkan, “Mestinya elite yang secara akademik dan keilmuan lebih paham bagaimana praktik demokrasi, dan konsep negara hukum, betul-betul bisa edukasi masyarakat dan berkontribusi mewujudkan Pemilu yang damai. Pernyataan Pak Amien dapat membuat orang tidak percaya pada hukum.”

Titi Anggraiani menuturkan, Pemilu 2019 tidak hanya Pilpres, melainkan juga Pemilu Legislatif (Pileg) merupakan bagian dari praktik demokrasi konstitusional. Artinya, seluruh tata kelola dan proses penyelenggaraan Pemilu berbasis konstitusi. Apabila ada pihak yang mensinyalir ada kecurangan, maka sepatutnya menempuh jalur hukum.

Pelanggaran terhadap tahapan pemilu, prosesnya di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Sementara sengketa hasil Pileg dan Pilpres merupakan ranah Mahkamah Konstitusi (MK). “Sejak 2004, MK selalu jadi lembaga tempat pemutus penyelesaian hasil Pemilu,” ujar Titi Anggraini lagi.

Titi Anggraini menambahkan, MK pun menyidangkan perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). Menurut Titi, hal ini membuktikan bahwa masyarakat masih percaya MK lembaga yang kredibel dan konstitusional. “Segala temuan laporan kecurangan, pelanggaran yang ada buktinya bisa dibawa ke MK,” ucapnya.

Titi Anggraini mengungkapkan, persidangan di MK juga berlangsung terbuka dan dibuka untuk umum. Dengan begitu, seluruh lapisan masyarakat dapat menyaksikan setiap prosesnya. “Publik bisa ikut awasi proses sidang. Tidak ada celah hakim MK untuk main-main. Bawa saja dokumen kecurangan, saksi ke MK,” tuturnya.

Hal senada dikemukakan Manajer Pendidikan Pemilih Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Muhammad Hanif. “Isu (people power) tersebut tentu sangat disayangkan. Kalau memang ada kecurangan sebaiknya jalur hukum ditempuh di MK. Tak perlu people power kalau untuk mengadu domba dan memperuncing masalah tanpa melalui jalur hukum,” kata Muhammad Hanif.

Menurut Muhammad Hanif, people power secara positif semestinya digunakan untuk mengajak pemilih ke tempat pemungutan suara (TPS). Tak hanya itu, lanjut Hanif, jika memang disinyalir Pemilu rentan kecurangan, maka people power bisa melakukan pengawasan partisipatif. “Agar kecurangan dicegah dan diantisipasi,” ujar Muhammad Hanif.



Sumber: Suara Pembaruan