Digugat, Tertutupnya Langkah Hukum Parpol Kecil ke MK

Digugat, Tertutupnya Langkah Hukum Parpol Kecil ke MK
Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / FMB Jumat, 5 April 2019 | 13:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pendiri dan direktur Rumah Demokrasi, Ramdansyah bersama advokat Heriyanto menggugat sejumlah pasal dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (5/5). Salah satu pasal yang digugat yakni Pasal 473 ayat (2) UU Pemilu yang menutup ruang bagi partai yang tidak memenuhi Parliamentary Threshold (PT) atau ambang batas parlemen untuk mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke MK. Padahal, sejumlah hasil survei sudah memprediksi sejumlah partai peserta Pemilu 2019 tidak dapat memenuhi ambang batas 4 persen.

"Ini disebabkan Pasal 473 ayat (2) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak membuka ruang perselisihan hasil berupa perselisihan ambang batas dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terpilih. Dengan demikian PHPU 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan menyertakan partai-partai politik yang tidak memenuhi ambang batas 4 persen setelah penetapan hasil rekapitulasi KPU RI pada bulan Mei 2019 mendatang. Meskipun, misalkan satu partai mendapat 3,8 persen atau 3,9 persen padahal parpolnya dicurangi, tetap tidak bisa gugat karena tidak punya legal standing," kata Ramdansyah kepada SP, Jumat (5/4/2019).

Pasal lain yang diuji Ramdansyah dan Heriyanto adalah Pasal 474 Ayat (1) UU Pemilu terkait pengajuan gugatan PHPU yang hanya dapat dilakukan oleh partai politik peserta pemilu, dalam hal ini ketua umum dan sekjen partai. Ramdansyah menilai pasal tersebut berpotensi merusak tatanan demokrasi di internal partai karena tidak memberikan peluang calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota mengajukan langsung tanpa harus meminta tandatangan ketua umum dan sekretaris jenderal.

"Padahal, pengalaman pemilu-pemilu legislatif sebelumnya, banyak caleg memperselisihkan perolehan suara caleg lainnya dalam partai yang sama," katanya.

Lebih jauh Ramdansyah mengatakan, pasal-pasal lain yang diujimaterikan, terkait dengan salah rujukan pasal seperti Pasal 523 dan Pasal 488, pasal yang memiliki substantasi yang sama Pasal 521 dengan Pasal 523 dan Pasal 533 dengan Pasal 516 serta Pasal 284 yang tidak mengatur politik uang untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Ramdansyah menilai pasal-pasal bermasalah tersebut bertentangan dengan sejumlah Pasal dalam UUD 1945 seperti Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1).

"Kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi terkait sejumlah pasal tersebut adalah konstitusional bersyarat dan pencabutan pasal-pasal terkait karena bertentangan dengan UUD 1945," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan