Istana Minta Akomodasi OSO, KPU Tetap Ikuti Putusan MK

Istana Minta Akomodasi OSO, KPU Tetap Ikuti Putusan MK
Oesman Sapta Odang (OSO) bersama kader Partai Hanura. ( Foto: Beritasatu Photo / Robertus Wardi )
Yustinus Paat / WM Jumat, 5 April 2019 | 14:31 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU), menyatakan pihaknya tetap akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai anggota DPD. Meskipun KPU telah menerima surat dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"KPU tetap mengikuti putusan awal. Mengikuti putusan MK," tegas Wahyu ketika dikonfirmasi wartawan, Jumat (5/4/2019).

Wahyu menegaskan, jika OSO ingin diakomodasi sebagai caleg, maka harus mematuhi putusan MK 30/PUU-XVI/2018. Dalam putusan tersebut, disebutkan pengurus parpol dilarang mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Jika ingin ditetapkan sebagai calon, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari parpolnya

Terpisah, Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari, mengatakan KPU telah menjawab surat Mensesneg pekan lalu. Hasyim mengungkapkan, jawaban KPU sama dengan jawaban terdahulu kepada Presiden Jokowi.

"Disampaikan bahwa dalam hal perkara ini ada putusan MK yang menyatakan seperti ini. Bahkan kalau tidak mengikuti putusan MK dianggap sebagai pembangkangan terhadap konstitusi," jelas Hasyim.

Surat dari Mensesneg, kata Hasyim, bukan merupakan arahan arau intervensi Presiden dalam kasus OSO. Hasyim menilai Mensesneg meneruskan informasi dari Ketua PTUN Jakarta.

"Tidak, karena Ketua PTUN Jakarta juga mengirimkan surat yang sama kepada KPU. Mensesneg kan meneruskan saja apa yang disampaikan ketua PTUN. Seperti yang sering saya sampaikan, KPU bukan anak buahnya presiden, bukan anak buahnya DPR," pungkas Hasyim

Sebelumnya, surat dari Mensesneg Nomor R 49/M.Sesneg/D-1/HK 06.02/3/2019 telah dikirimkan kepada KPU pada 22 Maret lalu. Dalam surat itu, Mensesneg mengatakan berdasarkan pasal 116 ayat (6) UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 Ketua PTUN Jakarta dengan Surat W2.TUN1.704.HK.06/III/2019 pada 4 Maret 2019 menyampaikan kepada Presiden soal memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yakni putusan PTUN Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT.

Sehubungan dengan hal itu dan berdasarkan arahan Presiden, Kemensesneg menyampaikan surat Ketua PTUN yang dimaksud beserta copy putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap kepada untuk ditindaklanjuti sebagaimana peraturan perundangan.



Sumber: BeritaSatu.com