Pengamat: Upaya Mendelegitimasi KPU Tidak Berhasil

Pengamat: Upaya Mendelegitimasi KPU Tidak Berhasil
Peneliti CSIS, Arya Fernandes ( Foto: Istimewa )
Carlos KY Paath / FMB Sabtu, 6 April 2019 | 10:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali diterpa kabar fitnah. Kali ini, KPU dituding mempunyai peladen (server) di luar negeri. Server itu, bahkan disebut telah mengatur agar pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) memenangkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

"Berita-berita dan informasi soal itu mungkin sengaja disebarkan untuk membuat orang tidak percaya kepada KPU," kata peneliti Centre For Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes kepada Beritasatu.com, Sabtu (6/4/2019).

CSIS pernah melakukan survei, menanyakan kepada responden penilaian atas kinerja KPU. Survei berlangsung pada 15-22 Maret 2019. Hasilnya sebanyak 70,2 persen responden menilai KPU bekerja secara baik dan sesuai prosedur. Hanya 24,8 persen responden yang berpandangan kinerja KPU biasa saja, dan 1,9 persen menyatakan buruk.

"Upaya mendelegitimasi KPU tidak berhasil. Orang enggak percaya soal tudingan terhadap KPU. Dari survei yang kami lakukan, tingkat kepercayaan publik kepada KPU cukup tinggi, sekitar 70 persen," ungkap Arya.

Arya pun menyebut, "Di tengah profesionalitas KPU, dan proses penyelenggaraan pemilu kita makin profesional, isu-isu yang menyerang KPU itu usang."

Menurut Arya, KPU menunjukkan kinerja profesional. Hal itu bisa dilihat dari sisi transparansi data. Arya juga menyatakan, KPU tak akan bisa mengatur kemenangan peserta pilpres maupun pemilu legislatif (pileg).

Arya menuturkan, rekapitulasi penghitungan suara dilakukan berjenjang. Pengawasannya pun berlapis. Form C1 setelah selesai penghitungan suara di TPS (tempat pemungutan suara), direkap, difoto kemudian dikirim ke pusat.

"Artinya hasil terbuka dan diketahui orang. Jadi enggak mungkin atur kemenangan. Di TPS juga ada saksi dari panwas (panitia pengawas), belum dari pemantau, relawan, saksi-saksi peserta pilpres dan pileg. Jadi dari segi itu, maka potensi kecurangan sangat kecil sekali," ucap Arya.

Hasil survei Indikator Politik Indonesia juga menunjukkan hal serupa mengenai kepercayaan publik atas netralitas KPU. "Mayoritas publik percaya KPU mampu menyelenggarakan pileg dan pilpres secara jujur dan adil," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi.

Sebesar 67 persen responden, tidak percaya isu yang menyebutkan KPU tidak netral. Sementara 15 persen responden menyatakan percaya KPU tidak netral, dan 17 persen menilai tidak tahu atau tidak menjawab. Survei dilakukan pada 22-29 Maret 2019

Mayoritas responden juga tidak mempercayai kabar temuan tujuh kontainer surat suara sudah tercoblos. "Responden juga tidak percaya, KPU sebagai penyelenggara pemilu berpihak pada salah satu pasangan calon," kata Burhanuddin.



Sumber: Suara Pembaruan