Ciptakan Pemilu Berintegritas, DKPP Lantik 204 Anggota TPD

Ciptakan Pemilu Berintegritas, DKPP Lantik 204 Anggota TPD
Ketua DKPP Harjono saat acara pelantikan anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) di Hotel Sari Pasific, Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/4/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Yustinus Paat )
Yustinus Paat / FER Sabtu, 6 April 2019 | 14:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengukuhkan 204 anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) periode tahun 2019-2020 dari 34 provinsi se-Indonesia di Hotel Sari Pasific, Jakarta Pusat, Sabtu (6/4/2019). Anggota TPD terdiri atas unsur masyarakat sebanyak 68 orang, unsur KPU 68 orang, dan unsur Bawaslu 68. Dari 204 TPD yang dikukuhkan, 50 orang adalah perempuan.

Ketua DKPP, Harjono, mengatakan, TPD diharapkan mampu menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Jalani tugas dengan baik. Tidak usah terlalu canggung, khusus untuk tokoh masyarakat atau tomas, kepada KPU dan Bawaslu di daerah. Jadi harus saling berbagi beban untuk menciptakan Pemilu yang berintegritas dan bermartabat," ujar Harjono.

Sebagai bagian dari DKPP, Harjono berharap, TPD bisa memecahkan masalah tanpa menimbulkan masalah sebagaimana semboyan pegadaian. Karena itu, TPD harus bisa memberikan solusi atas persoalan Pemilu khususnya pelanggaran etik penyelenggara pemilu.

"DKPP jangan jadi bagian dari masalah, tapi cari solusi untuk masalah. Masalah kita adalah delegitimasi sudah banyak ya, biasanya teman KPU dan Bawaslu. Tapi kita sebagai penyelenggara pemilu, penyelenggara pemilu kan satu kantor, kalau temannya tenggelam, ya kita juga ikut tenggelam," tandas Harjono.

Acara pelantikan ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, dan perwakilan dari Kementerian Polhukam.

Sebelumnya, Kepala Biro Administrasi DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno, menjelaskan, terkait dasar pembentukan TPD adalah ketentuan Pasal 164 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa dalam melaksanakan tugasnya DKPP dapat membentuk Tim Pemeriksa daerah di setiap provinsi yang bersifat ad hoc.

"DKPP telah menyusun Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah. Peraturan inilah yang menjadi payung hukum pembentukan TPD selain Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017,” jelas Bernad.

TPD adalah tim yang dibentuk oleh DKPP yang keanggotaannya terdiri atas unsur masyarakat, KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh, Bawaslu Provinsi/ Panwaslih Provinsi Aceh. TPD bertugas melaksanakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di daerah.

Sebagaimana diketahui, DKPP sendiri merupakan Lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

Dalam Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019, disebutkan bahwa TPD memiliki wewenang untuk memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KIP Provinsi, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi atau Panwaslih Provinsi Aceh dan Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslih Kabupaten/Kota.

"Keanggotaan TPD terdiri dari enam orang setiap provinsi dengan komposisi dua orang dari unsur masyarakat, dua orang dari KPU Provinsi dan dua orang dari Bawaslu Provinsi," tutur Bernard.

Masih dalam rangkaian acara Pengukuhan Anggota TPD, DKPP menggelar acara Rapat Koordinasi Tim Pemeriksa Daerah Periode 2019-2020. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh anggota TPD yang baru saja dikukuhkan.

Penegakan kode etik yang dilakukan oleh DKPP tidak lain untuk mendukung terwujudnya Pemilu yang berintegritas, di mana proses, penyelenggara, sampai hasilnya diharapkan dapat berkualitas dan memiliki legitimasi. Salah satu langkah yang dilakukan DKPP adalah membentuk Tim Pemeriksa di Daerah.



Sumber: BeritaSatu.com