Parpol Harus Miliki Strategi Optimalkan Peran Saksi

Parpol Harus Miliki Strategi Optimalkan Peran Saksi
Ilustrasi tempat pemungutan suara (TPS). ( Foto: ANTARA FOTO )
Fana Suparman / FER Senin, 8 April 2019 | 15:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Proses penghitungan suara Pemilu serentak 2019 diprediksi akan melebihi waktu yang telah ditentukan Undang-undang (UU), yakni selesai pada hari yang sama pada hari pencoblosan pada Rabu, 17 April 2019.

Setidaknya, proses penghitungan suara diprediksi baru akan rampung pada hari berikutnya. Hal ini lantaran banyaknya surat suara yang harus dihitung. Surat suara yang pertama dihitung adalah surat suara Pilpres baru kemudian Pileg dari pusat hingga tingkat kabupaten/kota.

Lamanya waktu penghitungan dikhawatirkan menjadi celah terjadi manipulasi karena mengendurnya pengawasan oleh saksi, petugas atau warga yang mulai kelelahan. Apalagi di daerah yang masih minim infrastruktur seperti listrik.

Baca Juga: Caleg Perkuat Saksi untuk Amankan Suara Pemilu

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan, penghitungan suara Pemilu 2019 diprediksi memakan waktu lama karena terdapat lima surat suara yang harus dihitung di setiap TPS. Untuk itu, saksi, petugas pengawas TPS dan petugas KPPS, harus menyiapkan stamina dan konsentrasi. Selain itu, partai politik (Parpol) juga perlu membangun strategi untuk memaksimalkan peran kadernya yang menjadi saksi.

"Regulasi yang ada PKPU 3/2019 membolehkan parpol mengirim saksi sampai dua orang. Mereka bisa bertugas bergantian pada hari H nanti. Dan terpenting adalah militansi saksi. Makanya saksi mestinya berasal dari kader internal partai agar komitmen dan juga keberpihakannya pada kepentingan partai lebih bisa dipastikan," kata Titi kepada Beritasatu.com, Senin (8/4/2019).

Selain itu, kata Titi, partisipasi masyarakat harus didorong maksimal untuk mau guyub gotong royong mengawal proses yang berlangsung di TPS. Untuk itu pentingnya peserta pemilu membangun ikatan berbasis gagasan dengan pemilih.

"Sehingga keterlibatan mereka bukan hanya untuk pemberian suara, namun juga mengawasi kemurnian suara mereka dengan mengawal proses penghitungan yang berlagsung," ungkap Titi.

Baca Juga: Legislatif Tidak Optimal, Lahir Gerakan #PecatDPR

Titi menambahkan, keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawal penghitungan suara juga penting. Titi meyakini kolaborasi dan sinergisitas antara saksi, petugas pengawas, KPPS dan masyarakat sipil dapat menutup celah terjadinya kecurangan dalam proses penghitungan suara.

"Diharapkan, celah-celah kelemahan bisa saling ditutupi oleh elemen yang saling bersinergi mengawal dan mengawasi," kata Titi.

Di sisi lain, Titi mengatakan, pola pemilu serentak sudah seharusnya ditinjau ulang, terutama menyangkut lima surat suara ini. Beban pemilu serentak dengan lima surat suara cenderung tidak realistis dan membuat pemilih, peserta, dan penyelengggara tidak bisa optimal dalam melakukan perannya masing-masing.

"Termasuk ke depan mulai memperhitungkan penggunaan teknologi rekapitulasi elektronik sebagai pengganti mekanisme rekap manual," tandas Titi.



Sumber: Suara Pembaruan