Cegah Kecurangan di TPS, Caleg Perkuat Peran Relawan

Cegah Kecurangan di TPS, Caleg Perkuat Peran Relawan
Warga memasukkan surat suara ke dalam kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, di tempat pemungutan suara (TPS) 7, Kelurahan Randusari, Semarang, Jawa Tengah, 27 Juni 2018. ( Foto: Antara / R. Rekotomo )
Fuska Sani Evani / FER Senin, 8 April 2019 | 15:37 WIB

Yogyakarta, Beritasatu.com - Kecurangan dalam penghitungan suara di Tempat Pemilihan Suara (TPS) baik berupa pengalihan suara hingga penggelembungan suara, sangat mungkin terjadi, mengingat rentang waktu proses penghitungan suara yang relatif panjang.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan (PDIP) DIY, Yuni Satia Rahayu, sekaligus caleg untuk dapil Sleman Barat mengungkapkan, dengan empat kotak suara saja, proses penghitungan di satu TPS sampai larut malam, lebih-lebih saat ini lima kotak suara.

"Mungkin sampai tengah malam baru selesai, karena itu penguatan saksi di TPS perlu dilakukan dengan menambah person atau pergantian saksi," ujar Yuni, Senin (8/4/2019).

Yuni mengatakan, saksi yang ditempatkan juga harus yang sudah berpengalaman dan paham dengan modus-modus kecurangan di TPS.

"Kecurangan dalam Pemilu itu bukan saja dilakukan di luar TPS dengan bentuk-bentuk serangan fajar, tetapi juga bisa terjadi kongkalingkong pada petugas TPS. Inilah yang biasanya sulit terdeteksi dan dibuktikan, karena itu, saksi kami, wajib hadir selama proses pemilihan suara hingga penghitungan, dengan konsekuensi beban anggaran tambahan bagi partai," ujar Yuni.

Selain itu, sebagai kunci dari pelaporan, saksi di TPS juga perlu melek teknologi, hingga tiap detik mampu memberi laporan jika muncul manipulasi di saat pemilihan maupun perhitungan suara.

"Segala bentuk kecurangan itu sangat mungkin terjadi. Kalau dengan terbuka atau money politic, y dengan kerja-sama dengan petugas dan ini sudah jadi rahasia umum, petugas PPS punya relasi dengan para Caleg," tegas Yuni.

Terpisah, caleg dapil Kota Yogya Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Martanti Endah Lestari, juga mengaku baru pertama terjun ke politik praktis dan mempersiapkan relawan pemantau pemilu di tingkat TPS.

"Saksi partai jelas secara resmi bertugas dengan mandat partai, namun kami menambah backup yakni relawan yang bekerja seiring dengan petugas dari partai, untuk mencegah dan melaporkan kecurangan dalam proses pencoblosan dan penghitungan suara 17 April mendatang,” kata Martanti.

Menurut Martanti, selaian berkompetisi dengan partai berbeda, antar caleg dalam satu partai pun secara tidak langsung saling berkompetisi.

"Tinggal bagaimana modal sosial yang dimiliki masing-masing caleg, tetapi kalau modal sosial minim, yang terjadi, mereka mengandalkan modal kapital dengan permainan-permainan tersembunyi. Inilah yang diwaspadai, permainan di tingkat penyelenggara," ujar Martanti.



Sumber: Suara Pembaruan