Cegah Kecurangan, KPU Minta KPPS Bekerja Sesuai Aturan

Cegah Kecurangan, KPU Minta KPPS Bekerja Sesuai Aturan
Dua petugas KPPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah mengenakan busana hantu, di tempat pemungutan suara (TPS) 7, Kelurahan Randusari, Semarang, Jawa Tengah, 27 Juni 2018. ( Foto: Antara / R. Rekotomo )
Yustinus Paat / FER Senin, 8 April 2019 | 15:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan Aziz, mengingatkan para petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) bekerja sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan dalam menjalankan tugas untuk melakukan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. KPPS merupakan ujung tombak untuk memastikan proses pungut-hitung berjalan jujur, tertib dan aman.

"Salah satu caranya, mau tidak mau KPPS harus bekerja sesuai aturan yang sudah ditetapkan," ujar Viryan di Jakarta, Senin (8/4/2019).

Viryan mengatakan, KPU sudah melakukan berbagai pelatihan dan bimbingan teknis kepada KPPS dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, juga sudah terdapat buku panduan bagaimana KPPS menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU tentang Pungut-Hitung.

"Nah, kita berharap KPPS bisa menjalankan tugas sesuai dengan aturan untuk mencegah terjadinya kesalahan yang nanti bisa dianggap kecurangan oleh pihak tertentu," tandas Viryan.

Menurut Viryan, diawasi ataupun tidak diawasi, KPPS harus bekerja netral, independen dan profesional. Karena itu, kata Viryan, sejak seleksi penerimaan anggota KPPS, pihaknya memperhatikan aspek kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon anggota KPPS yang berjumlah 7 orang tersebut.

"Kami juga berharap adanya partisipasi masyarakat dan peserta pemilu untuk mengawasi kerja-kerja dari teman KPPS di lapangan," tutur Viryan.

Viryan juga menegaskan bahwa proses penghitungan suara di TPS merupakan proses yang terbuka. Proses tersebut akan disaksikan oleh pengawas TPS dan saksi dari peserta pemilu yang nanti posisinya berada di dalam TPS pada saat penghitungan suara.

"Pemantau pemilu dan masyarakat juga akan bisa mengawasi proses penghitungan suara tetapi posisi mereka di luar TPS. Jadi, dengan adanya pengawasi dari berbagai pihak, maka kecurangan bisa dicegah," jelas Viryan.

Proses pemungutan suara akan dimulai pukul 07.00 hingga 13.00 waktu setempat. Kemudian, penghitungan suara dilakukan oleh KPPS dan disaksikan oleh pengawas TPS dan saksi peserta pemilu mulai pukul 13.00 hingga pukul 24.00 dan dilanjutkan 12 jam tanpa jeda dari pukul 24.00 sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Penghitungan suara akan diawali dengan penghitungan suara Pilpres terlebih dahulu, kemudian disusul penghitungan suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

KPPS akan mengumumkan hasil penghitungan suara, menyalinnya ke dalam formulir C1, membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara. Salinan formulir C1 dan sertifikatnya akan diserahkan kepada pengawas TPS dan saksi peserta pemilu.

Saksi dan pengawas TPS bisa mengajukan keberatan kepada KPPS jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan atau terjadi kesalahan. Jika diterima keberatannya, maka KPPS bisa langsung melakukan perbaikan. Jika tidak, maka keberatan bisa dicatat di formulir C2. KPPS harus memasukkan semua dokumen pemungutan dan penghitungan suara ke dalam kotak suara yang langsung disegel untuk diserahkan ke PPK melalui PPS.

Viryan mengaku bahwa waktu proses pungut-hitung cukup lama. Namun, KPU telah memastikan KPPS bisa menjalankan semua prosedur tersebut dengan baik dan lancar.

"Yang jelas kita pilih anggota KPPS yang sehat dan mempunyai stamina kuat sehingga bisa bertahan dalam situasi tersebut," ungkap Viryan.

Menurut Viryan, adanya perpanjangan waktu oleh MK, justru membuat KPPS tidak terburu-buru dalam melakukan penghitungan suara sehingga benar-benar teliti dan tidak ada kesalahan.

"Jangan sampai mereka terburu-buru, tidak teliti akhirnya banyak yang salah hitung, salah catat dan tentunya bisa merugikan masyarakat pemilih dan peserta pemilu," pungkas Viryan.



Sumber: BeritaSatu.com