Bawaslu Persoalkan Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan di 3 Provinsi

Bawaslu Persoalkan Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan di 3 Provinsi
Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Pasca Putusan MK, di Lantai 2, Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Senin (8/4/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Yustinus Paat )
Yustinus Paat / FER Senin, 8 April 2019 | 17:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochammad Afifuddin, mempersoalkan rekapitulasi daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) ketiga di tiga provinsi. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mengundang Bawaslu dan peserta pemilu pada acara rekapitulasi di tiga provinsi tersebut.

"Paling tidak ada 3 provinsi di Indonesia yang penetapannya di tingkat provinsi tidak undang Bawaslu, tidak undang peserta pemilu," ujar Afif di acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Pasca Putusan MK, di Lantai 2, Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Senin (8/4/2019).

Ketiga provinsi yang dimaksud Afif adalah DKI Jakarta, Kalimantan Utara (Kaltara) dan Jawa Tengah (Jateng). Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi DPTHP 3, KPU di tiga provinsi ini tidak mengundang Bawaslu dan peserta pemilu.

"Saya nggak ingin forum ini nanti disoalkan karena di beberapa titik tidak ada peserta pemilu, tidak ada Bawaslu dalam proses rekapnya," tandas Afif.

Padahal, kata Afif, rekapitulasi berjenjang harus dilakukan secara terbuka dengan mengundang berbagai pihaknya. Apalagi, rekapitulasi tersebut terkait pengurangan dan penambahan DPT Pemilu 2019.

"Kami sudah memberikan arahkan agar semua pleno dilakukan terbuka karena ini kaitannya dengan penambahan atau bahkan pengurangan daftar pemilih yang jadi salah satu hal paling penting dalam pemilu 2019 dan setiap pemilu," pungkas Afif.

 

 



Sumber: BeritaSatu.com