Kasasi Ditolak MA, PSI Jamin Cuti Bersyarat Meliana

Kasasi Ditolak MA, PSI Jamin Cuti Bersyarat Meliana
Meiliana saat mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / WM Senin, 8 April 2019 | 21:17 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan kasasi Ibu Meliana, terpidana kasus penodaan agama di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dengan putusan MA tersebut, Meliana tetap memiliki kewajiban untuk menjalani hukuman 18 bulan.

"PSI menyesalkan Putusan MA tersebut yang tidak cukup mempertimbangkan argumen pembelaan hukum serta tidak sensitif terhadap masukan dari masyarakat, termasuk dari Komnas Perempuan, terkait kasus ini," ujar Juru Bicara Surya Tjandra kepada Beritasatu.com, Senin (8/4).

Menurut Surya, kasus Ibu Meliana adalah contoh penegakan hukum yang belum mampu keluar dari diskriminasi dan perilaku intoleran di masyarakat. Ibu Meliana, kata dia, adalah korban dari tindakan intoleransi, karena itu seharusnya ia dibela bukan malah dihukum.

"PSI sendiri sudah pernah mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan untuk memberi dukungan kepada Ibu Meliana melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara," kata Surya Tjandra.

Lebih lanjut, Surya mengatakan, PSI mendorong Ibu Meliana untuk bisa mengajukan cuti bersyarat (CB), yang memberi kesempatan bagi Ibu Meliana untuk bebas bersyarat setelah menjalani dua per tiga masa hukumannya, yang akan jatuh pada bulan Mei 2019 mendatang.

"Untuk pengajuan CB ini PSI siap menjadi penjamin dengan memberikan jaminan moral dan hukum bagi Ibu Meliana untuk bisa segera mendapatkan bebas bersyarat. Untuk itu PSI akan berkoordinasi dengan tim kuasa hukum Ibu Meliana di Medan dan memastikan dipenuhinya pengajuan cuti bersyarat tersebut," terang Caleg DPR RI Dapil Jatim V ini.

PSI, kata Surya, sekali lagi menegaskan komitmen untuk terus berjuang melawan kasus-kasus intoleransi dan kekerasan berdasarkan prasangka maupun keyakinan. "Adalah tugas kita semua untuk terus ingat adanya kasus ini, dan memastikan hukum bisa berdiri tegak untuk semua golongan,"  kata Surya Tjandra



Sumber: BeritaSatu.com