Politik Transaksional Cenderung Terjadi di Wilayah dengan Kekayaan SDA

Politik Transaksional Cenderung Terjadi di Wilayah dengan Kekayaan SDA
Anggota DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso (tengah) dibawa ke mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 28 Maret 2019. ( Foto: Antara / Reno Esnir )
Markus Junianto Sihaloho / WM Senin, 8 April 2019 | 21:23 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Politik transaksional di Indonesia cenderung terjadi di daerah yang tanahnya subur yang baik untuk industri pertanian dan di wilayah yang memiliki bahan tambang yang kaya. Secara geografis, politik transaksional akan semakin tinggi di luar Pulau Jawa. Dan akar dari semuanya adalah konsentrasi kekuasaan ekonomi hanya pada segelintir elite.

Hal itu disampaikan oleh Ward Berenschot, yang bersama Akademisi Edward Aspinall melakukan riset dan dituangkan buku 'Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and The State in Indonesia'. Dia berbicara dalam diskusi 'Politik Uang dalam Pemilu 2019' yang membahas isi buku itu, di Jakarta, Senin (8/4/2019).

Di dalam riset, keduanya berhasil mengumpulkan data dari sejumlah tokoh penting yang mengetahui pelaksanaan pemilihan di 38 kabupaten/kota di Indonesia. Dari para narasumber itu, menghasilkan indeks persepsi politik transaksional (Clientalism Perception Index) dari angka 1 hingga 10.

Hasil yang pertama, untuk pertanyaan seberapa sering praktik politik transaksional terjadi, ditemukan bahwa angka yang rendah terjadi di kota-kota besar di Pulau Jawa. Angkanya meningkat (medium) di beberapa kota besar di Sumatera dan Sulawesi seperti Medan dan Manado di angka

“Dan angka tinggi berada di Kalimantan, NTT, dan kawasan Indonesia timur, dengan pemenang Kupang,” kata Berenschot.

Hal yang menarik, dirinya dan Aspinall menemukan tesis dari berbagai literatur yang menyatakan akar politik transaksional adalah kemiskinan, kekurangan pendidikan, dan tingkat pengangguran tinggi, tak sepenuhnya benar bila di Indonesia. Tesis demikian tak berkorelasi dengan kasus yang terjadi di Indonesia.

“Tak ada korelasinya dengan temuan ini. Di daerah Jawa yang ada juga kemiskinan dan pendidikan rendah, tak kami temukan banyak klientalisme,” ujarnya.

“Tapi kami menemukan faktor lain terkait diversifikasi ekonomi dan karakter ekonomi lokal. Dimana jika daerah dengan sektor ekonomi jasa dan perdagangan sudah tumbuh, ketika dia besar, tingkat klientalisme turun. Artinya kalau ekonomi lokal tergantung agriculture, natural resources, maka klientalisme akan lebih tinggi,” bebernya.

“Maka kami berpendapat akar rumput dari ekonomi klientalisme, ekonomi yang kontrolnya terkonsentrasi hanya di beberapa tangan elite. Kalau kontrolnya di banyak orang, tingkat klientalisme akan menurun,” tukas dia.

Dari riset itu, mereka juga menemukan bahwa model politik transaksional yang paling sering terjadi bukan hanya politik uang dalam artian kandidat membeli suara pemilih. Ditemukan praktik politik uang seperti serangan fajar lebih umum terjadi pada pilkada di daerah yang bersifat lokal.

Pemberian Kontrak

Politik transaksional lainnya yang paling kerap terjadi adalah perilaku pemberian kontrak pemerintah kepada pihak tertentu dan praktik dukungan oleh kalangan birokrasi terhadap kandidat tertentu dengan imbal balik promosi jabatan.

Dan riset menemukan perilaku ini terjadi paling banyak di pemerintahan daerah di luar Jawa.

“Kami tanya dari semua kontrak pemerintah kabupaten, berapa persentase akan diberi ke perusahaan pendukung kampanye. Hasilnya, kami menemukan clientelistism ini terjadi 20 persenan di Jawa. Tapi kalau di Kalimantan dan Indonesia timur, perkiraan ahli politik yang diwawancarai adalah terjadi sangat umum,” ulasnya.

Soal praktik PNS mendukung kandidat, riset menemukan tak terjadi secara umum di kota-kota besar di Pulau Jawa. Tapi di daerah seperti Kalimantan Tengah, NTT, dan luar Pulau Jawa lainnya, praktiknya sangat umum.

“PNS yang tak seharusnya memberi support, mereka diam-diam melakukan. Dan kalau salah mendukung dan kalah, bisa kehilangan jabatan,” katanya.

Kepala daerah petahana biasanya memanfaatkan jaringan birokrasi ini. Maka itu, 70 persen dari kepala daerah petahana yang maju kembali ke pemilihan berikutnya akan cenderung memenangkan pertarungan.

“Kami melihat gubernur dan bupati menggunakan penunjukan jabatan untuk mendapatkan kesetian dari birokrasi. Jadi ini alasan kenapa seringkali birokrat yang menjabat itu bukan karena kamampuan dan kapasitasnya tapi lebih kepada karena loyalitasnya,” katanya.

Pada ujungnya, Berenschot mengatakan bahwa sistem ini membuat politik menjadi berbiaya tinggi. Bukan hanya karena harus menyediakan dana untuk politik uang, tetapi mendoiong praktik mahar politik untuk maju sebagai kandidat.

“Berujung pada politik oligarki dimana hanya yang kaya yang bisa ikut. Si miskin tidak,” imbuhnya.

Baginya, sistem pemilu di Indonesia memang perlu direformasi demi mengurangi berbagai ongkos politik serta politik transaksional ala Indonesia itu. Bersama Aspinall, Berenschot berpendapat bahwa politik transaksional terjadi salah satunya akibat lemahnya institusionalisasi partai politik Indonesia. Maka memperkuatnya adalah salah satu solusi bersama reformasi sistem pemilu dimaksud.

“Harus ditinjau apakah sistem sekarang sedang melemahkan parpol,” kata Ward Berenschot.



Sumber: BeritaSatu.com