Legislator Gerindra di DPR Paling Malas Laporkan Hartanya ke KPK

Legislator Gerindra di DPR Paling Malas Laporkan Hartanya ke KPK
Bakal calon wakil presiden Pilpres 2019 Sandiaga Uno, menunjukkan tanda terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), di gedung KPK, Jakarta, 14 Agustus 2018. ( Foto: BeritaSatu Photo / Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / FMB Selasa, 9 April 2019 | 10:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara (LHKPN) periode 2018. DPR RI menjadi lembaga yang paling tidak patuh melaporkan hartanya. Dari 550 anggota DPR yang wajib lapor hanya 351 legislator atau 63,82 persen yang menyetorkan LHKPN ke KPK, sementara 199 legislator lainnya belum melaporkan hartanya.

Berdasarkan data KPK per 8 April, legislator Gerindra paling banyak yang malas melaporkan hartanya dibanding anggota Fraksi lainnya di DPR. Dari 69 Anggota Fraksi Gerindra di DPR, hanya 27 orang atau 39,13 persen yang menyetorkan LHKPN ke KPK. Sementara 42 anggota belum atau tidak melaporkan hartanya.

Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya saat ini fokus membangun sistem pencegahan korupsi di sektor politik. Pemilu 2019, kata Pahala menjadi momentum untuk memperbaiki parpol, terutama dalam poin kaderisasi.

"Karena hampir semua yang maju ini kecuali DPD kan sebenarnya di-endorse partai masing-masing. Oleh karena itu KPK melihat instrumen laporan harta kekayaan ini sebagai instrumen penting," kata Pahala usai pertemuan dengan sejumlah Komisioner KPU di Gedung KPK, Jakarta, Senin (8/4/2019).

Dikatakan, masyarakat juga bisa melihat bagaimana tingkat kepatuhan pejabat negara terhadap LHKPN melalui website KPK. Tingkat kepatuhan melaporkan harta kekayaan ini diharapkan dapat menjadi salah satu parameter masyarakat dalam menentukan pilihannya pada 17 April mendatang.

"2019 ini pembersihan kader, jadi kita ingin kader partai yang maju adalah kader yang jujur dan bersih. Salah satu indikatornya mereka menyampaikan LHKPN," harapnya.

KPK dan KPU menyepakati, instrumen untuk menguji apakah caleg itu jujur atau tidak adalah pelaporan harta kekayaannya secara elektronik. Untuk itu, masyarakat diharapkan turut memeriksa LHKPN dengan mengakses situs elhkpn.kpk.go.id.

"Masyarakat kita harapkan untuk berkunjung ke website, apakah dia menyampaikan laporan harta atau tidak dan kami pikir dengan KPU kami sepakat Pemilu 2019 akan membangun landasan yang baik," harap Pahala.

Dalam pertemuan itu KPK dan KPU menyepakati, setiap caleg harus menyampaikan LHKPN paling lama tujuh hari setelah dinyatakan terpilih. Jika tak menyerahkan tanda terima lapor LHKPN hingga tujuh hari, caleg terpilih terancam tak dilantik. Hal ini berdasarkan Pasal 37 Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018.

"Kami sepakat dengan KPU bahwa tidak ada yang dilantik kalau tidak ada LHKPN. KPU punya regulasi bahwa sesudah ditetapkan tujuh hari, KPK kerja keras menyampaikan, mendokumentasikan laporan, dan kalau kita bilang bukti penerimaannya sudah ada ke KPU maka KPU akan mengusulkan untuk pelantikannya," tegas Pahala.

Berikut data kepatuhan LHKPN per fraksi di DPR RI periode 2018:

1. Fraksi PAN:
Wajib Lapor: 46
Sudah Lapor: 28
Tepat Waktu: 28
Terlambat: 0
Belum Lapor: 18
Kepatuhan: 60,87 persen

2. Fraksi PDI-P:
Wajib Lapor: 108
Sudah Lapor: 72
Tepat Waktu: 69
Terlambat: 3
Belum Lapor: 36
Kepatuhan: 66,67 persen

3. Fraksi Partai Demokrat:
Wajib Lapor: 61
Sudah Lapor: 35
Tepat Waktu: 30
Terlambat: 5
Belum Lapor: 26
Kepatuhan: 57,38 persen

4. Fraksi Partai Gerindra

Wajib Lapor: 69
Sudah Lapor: 27
Tepat Waktu: 22
Terlambat: 5
Belum Lapor: 42
Kepatuhan: 39,13 persen

5. Fraksi Partai Golkar

Wajib Lapor: 86
Sudah Lapor: 56
Tepat Waktu: 51
Terlambat: 5
Belum Lapor: 30
Kepatuhan: 65,12 persen

6. Fraksi Partai Hanura

Wajib Lapor: 15
Sudah Lapor: 7
Tepat Waktu: 6
Terlambat: 1
Belum Lapor: 8
Kepatuhan: 46,67 persen

7. Fraksi PKS

Wajib Lapor: 39
Sudah Lapor: 26
Tepat Waktu: 26
Terlambat: 0
Belum Lapor: 13
Kepatuhan: 66,67 persen

8. Fraksi PKB

Wajib Lapor: 46
Sudah Lapor: 33
Tepat Waktu: 31
Terlambat: 2
Belum Lapor: 13
Kepatuhan: 71,74 persen

9. Fraksi Partai Nasdem

Wajib Lapor: 36
Sudah Lapor: 32
Tepat Waktu: 28
Terlambat: 4
Belum Lapor: 4
Kepatuhan: 88,89 persen

10. Fraksi PPP

Wajib Lapor: 38
Sudah Lapor: 31
Tepat Waktu: 30
Terlambat: 1
Belum Lapor: 7
Kepatuhan: 81,58 persen

11. Pimpinan Tertinggi

Wajib Lapor: 1
Sudah Lapor: 1
Tepat Waktu: 1
Terlambat: 0
Belum Lapor: 0
Kepatuhan: 100 persen

12. Wakil Pimpinan

Wajib Lapor: 5
Sudah Lapor: 3
Tepat Waktu: 3
Terlambat: 0
Belum Lapor: 2
Kepatuhan: 60 persen



Sumber: Suara Pembaruan