Jayapura "Raih" Skor Indeks Kerawanan Pemilu Tertinggi

Jayapura
Komisioner Bawaslu (kiri ke kanan): Fritz Edward Siregar, Abhan, dan Mochammad Afifuddin. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / AMA Selasa, 9 April 2019 | 12:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebutkan, sebanyak 8 kabupaten/kota mempunyai skor indeks kerawanan pemilu (IKP) tinggi. Skor IKP ini dinilai dari empat dimensi, yakni konteks sosial politik, penyelenggara pemilu yang bebas dan adil, kontestasi, dan partisipasi politik.

"Pada tingkat kabupaten/kota, ditemukan delapan daerah masuk kategori kerawanan tinggi. Yang paling tinggi, adalah Kabupaten Jayapura di Papua dengan skor 80,21 di mana kerawanan tinggi itu terjadi di seluruh dimensi," kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin di acara peluncuran IKP Pemilu 2019 di Jakarta, Selasa (09/4/2019).

IKP tertinggi kedua ditempati Kabupaten Lembata di NTT (72,04) lalu disusul secara berturut-turut Kabupaten Mamberamo Raya di Papua (69,66), Kota Solok di Sumatera Barat (68,59), Kabupaten Intan Jaya di Papua (68,52), Kabupaten Bogor di Jawa Barat (67,64), Kabupaten Tolikara di Papua (67,44) dan Kabupaten Nduga di Papua (66,88).

"Sedangkan 506 daerah lainnya masuk kategori kerawanan sedang dan tidak ada daerah yang masuk kategori kerawanan rendah. Dari data ini perlu dilakukan pencegahan secara masif dan terstruktur oleh seluruh pemangku kepentingan," ungkap Mochammad Afifuddin.

Lebih lanjut, Mochammad Afifuddin mengatakan, salah satu isu dominan yang harus diprioritaskan demi menekan kerawanan adalah persoalan hak pilih. Tingginya prioritas hak pilih, kata dia, juga direspon dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perpanjangan waktu pengurusan form A5 untuk pindah memilih hingga tujuh hari sebelum pemungutan suara.

"Berdasarkan pemutakhiran IKP 2019, Bawaslu menyampaikan beberapa rekomendasi kepada para pemangku kepentingan. Kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai penaggung jawab utama penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu merekomendasikan agar menjamin hak pilih baik pemilih yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih," imbuh dia.

Bawaslu juga merekomendasikan partai politik peserta pemilu dan aktor politik baik lokal maupun nasional agar menciptakan pesan kampanye damai dan menerima hasil pemilu. Jika kemudian melakukan gugatan atau sengketa agar melakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Bawaslu juga merekomendasikan penguatan calon perempuan untuk meningkatkan representasi perempuan dalam politik elektoral," kata Mochammad Afifuddin.

Kepada pemerintah, kata Mochammad Afifuddin, Bawaslu merekomendasikan agar melakukan percepatan terhadap pemenuhan dan perbaikan administrasi kependudukan. Hal itu untuk menjamin hak politik warga negara. Selain itu, pemerintah juga harus menjamin rasa aman dan ketentraman pemilih pada saat menggunakan hak suaranya. Pentig pula bagi pemerintah untuk menjamin netralitas aparatur sipil negara untuk tidak aktif melakukan tindakan menguntungkan peserta pemilu tertentu.

"Kepada masyarakat pemilih, Bawaslu mengajak untuk memperkuat hak pilih bagi penyandang disabilitas, masyarakat adat dan kalangan minoritas lainnya. Pemenuhan hak politik minoritas diawali dengan kemampuan untuk pengetahuan terkait teknis kepemiluan Pemilu 2019 dan perhatian penuh terhadap kebijakan masa depan," pungkas Mochammad Afifuddin.



Sumber: BeritaSatu.com