Ditetapkan Tersangka Suap, Eks Sekda Malang Ditahan KPK

Ditetapkan Tersangka Suap, Eks Sekda Malang Ditahan KPK
Wali Kota Malang, Sutiaji (kiri) berjalan usai menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi di Polresta Malang, Jawa Timur, Selasa (9/4/2019). KPK memeriksa sejumlah pejabat publik termasuk di antaranya Wali Kota Malang, Sutiaji setelah menetapkan tersangka baru yakni mantan Sekda Kota Malang, Cipto Wiyono dalam kasus suap pembahasan APBD Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2015. ( Foto: ANTARA FOTO / Ari Bowo Sucipto )
Fana Suparman / WM Selasa, 9 April 2019 | 21:02 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Sekda Malang, Cipto Wiyono, Selasa (9/4/2019). Tersangka kasus dugaan suap pembahasan APBD Pemkot Malang itu ditahan seusai diperiksa tim penyidik.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, Cipto ditahan di Rutan belakang Gedung Merah Putih KPK. Cipto bakal mendekam di sel tahanan setidaknya selama 20 hari pertama.

"Untuk kebutuhan Penyidikan, KPK melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap tersangka CWI di Rutan Cabang KPK di belakang Gedung Merah Putih KPK," kata Febri, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Seusai diperiksa penyidik, Cipto terlihat keluar ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi tahanan. Cipto mengaku pasrah dengan penahanan terhadapnya. Kepada awak media, Cipto mengklaim proses hukum yang dijalaninya ini merupakan risiko pekerjaan.

"Ya risiko pekerjaan," kata Cipto sambil melangkah masuk mobil tahanan yang membawanya ke Rutan.

Diberitakan, KPK menetapkan mantan Sekda Malang, Cipto Wiyono sebagai tersangka baru kasus suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang tahun 2015.

Cipto Wiyono merupakan tersangka ke-45 dalam perkara suap pembahasan APBD Pemkot Malang.

Perkara suap berjamaah ini berawal dari penetapan tiga tersangka pada Agustus 2017 lalu, yakni Ketua DPRD Kota Malang, M Arief Wicaksono, Kadis Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Pemkot Malang, Jarot Edy Sulistiyono dan Komisaris PT Enfys Nusantara Karya Hendrawan Maruszama.

Kasus ini kemudian berkembang dan menjerat Wali Kota Malang periode 2013-2018 M Anton dan 40 anggota DPRD Malang periode 2014-2019. Dalam kasus ini, Cipto diduga bersama-sama dengan M Anton selaku Wali Kota Malang dan Jarot Edy Sulistiyono memberi hadiah atau janji terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015 kepada Moch Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang 2014-2019 dan kawan-kawan.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Cipto disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



Sumber: Suara Pembaruan