PDIP Akan Paksa Kader yang Belum Lapor LHKPN ke KPK

PDIP Akan Paksa Kader yang Belum Lapor LHKPN ke KPK
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. ( Foto: Ist )
Markus Junianto Sihaloho / FMB Rabu, 10 April 2019 | 09:29 WIB

Labuan Bajo, Beritasatu.com - Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan pihaknya akan mendorong agar semua legislator dari partai itu segera memenuhi kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kata Hasto, LHKPN merupakan kewajiban dari setiap caleg dari PDI Perjuangan (PDIP). Maka itu, sejak jauh-jauh hari, instruksi dan bahkan panduan pengisian LHKPN sudah dilakukan oleh pihaknya.

Baca juga: Legislator Gerindra di DPR Paling Malas Laporkan Hartanya ke KPK.

"Karena tak hanya caleg, saya sendiri melaporkan kekayaan saya kepada ketua umum PDI Perjuangan. Karena dalam anggaran dasar kami mengatur pimpinan partai wajib melaporkan harta kekayaannya," ujar Hasto menjawab wartawan, Rabu (10/4/2019).

Maka itulah, ketika mendapat informasi bahwa kepatuhan legislator partainya yang memberi LHKPN ke KPK baru 66 persen, pihaknya segera akan bertindak. Sejauh ini, ketika dikontak, beberapa dari mereka yang belum melapor itu mengaku sedang sibuk-sibuknya berkampanye untuk Pemilu 2019.

"Sehingga banyak sekali kesibukan, tetapi bagi PDI Perjuangan, LHKPN itu bersifat wajib. Karena itulah PDIP tercatat sebagai partai yang caleg mengajukan LHKPN-nya lebih tinggi," kata Hasto.

Dijanjikan Hasto, pihaknya tak main-main dengan aturan. Sebab selain diatur oleh undang-undang, internal partainya juga mewajibkan pelaporan kekayaan oleh petugas partai.

"Maka tentu saja kami akan dorong bagi yang belum melapor LHKPN. Kami akan fasilitasi. Agar kewajiban itu segera dipenuhi. Sekiranya kita telah memberikan peringatan dan tidak dipenuhi ya kami akan berikan sanksi," tegas Hasto.

"Gerindra disebut sebagai yang paling tak patuh soal LHKPN. Bagaimana menanggapi itu?" tanya wartawan.

"Ya urusan antikorupsi kita memang bertolak belakang (dengan Gerindra, red). Ini urusan pemimpin putih dan hitam yang bertolak belakang," jawab Hasto



Sumber: BeritaSatu.com