Ketua DPD Golkar Jabar Larang Caleg Gunakan Politik Uang

Ketua DPD Golkar Jabar Larang Caleg Gunakan Politik Uang
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (tengah), mantan Ketua DPD Golkar Jabar Irianto Syafiuddin alias Yance (kanan), Bupati Purwakarta yang terpilih secara aklamasi sebagai ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi (kedua kiri) dan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham saat Musda Ke-IX DPD Partai Golkar Provinsi Jabar 2016 di Bandung, Jawa Barat, Sabtu 23 April 2016. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / FER Rabu, 10 April 2019 | 22:59 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat (Jabar) mengeluarkan surat edaran yang melarang calon legislatif melakukan praktik politik uang menjelang dan saat Pemilu 17 April mendatang.

Ketua DPD Partai Golkar Jabar, Dedi Mulyadi, mengatakan surat tersebut disampaikan pada seluruh calon legislatif Golkar di seluruh tingkatan baik kabupaten/kota maupun provinsi.

"Ini penegasan kami pada seluruh caleg untuk tidak memakai politik uang guna menjaring suara,” kata Dedi dalam siaran pers yang diterima Beritasatu.com, di Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Dedi mengatakan, edaran tersebut juga menegaskan sikap Golkar untuk menjaga kualitas hasil Pemilu 2019 dan menjaga integritas partai tersebut di Jawa Barat.

"Surat edarannya kami kirimkan ke masing masing calon legislatif,” tandas Dedi.

Berikut, petikan edaran tersebut yang diberikan Dedi Mulyadi pada media.

Assalamu'alaikum Wr Wb

Sampurasun

Pemilu merupakan ikhtiar demokrasi untuk melahirkan para pemimpin berkualitas yang mampu menjawab seluruh tuntutan dan aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, DPD Partai Golkar Jawa Barat kembali menegaskan kepada seluruh calon anggota legislatif di wilayah Provinsi Jawa Barat untuk tidak melakukan politik uang dalam meraih simpati masyarakat.

Gunakanlah kualitas dan integritas personaliti kita agar kualitas demokrasi semakin terjaga dan Partai Golkar semakin berwibawa.

Demikian, untuk dipahami dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Sumber: Suara Pembaruan