Ambang Batas Parlemen 4% Jadi Penyebab Suara Hangus

Ambang Batas Parlemen 4% Jadi Penyebab Suara Hangus
Gedung MPR, DPR, dan DPD. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / WBP Kamis, 11 April 2019 | 15:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Penerapan ambang batas partai politik (parpol) yang lolos DPR atau parliamentary threshold (PT) menyebabkan suara hangus. Apalagi, pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019, angka PT mencapai 4 persen, naik dari sebelumnya 3,5 persen.

“PT dari 3,5 persen jadi 4 persen. Ada suara yang terbuang, tidak mempunyai makna keterwakilan. Ini konsekuensi yang tentu harus kita terima akibat pilihan sistem yang diambil,” kata pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay saat dihubungi Beritasatu.com, Kamis (11/4/2019).

Hadar Nafis Gumay mengatakan, suara tidak terwakili atau hangus terjadi dalam penghitungan perolehan kursi. "Ada suara-suara yang kemudian tidak bisa lagi kita hitung, karena kursinya sudah dibagi habis,” ujar Hadar Nafis Gumay.

Menurut Hadar Nafis Gumay, pemilih yang kurang paham tata cara mencoblos juga mengakibatkan suara hangus. Misalnya, ada pemilih yang salah dalam mencoblos, sehingga tidak dianggap. Jadi terdapat beberapa situasi yang berakibat suara itu hangus.

“Tapi yang paling besar perkiraan saya akan datang dari parliamentary threshold. Kalau kita sudah memilih satu sistem, lalu ada konsekuensi tertentu, kita semua harus menerima, termasuk kepada para pemilih,” ucap Hadar Nafis Gumay.

Hadar Nafis Gumay mengungkap, kebanyakan pemilih tak menyadari mengenai keterwakilan. Ada pemilih yang menginginkan partai tertentu atau partai baru. Sebab, pemilih jenuh dengan partai lama, dan situasi perpolitikan sekarang. Kemudian pemilih itu memilih calon anggota legislatif (caleg) dari partai baru itu. Suara yang terkumpul untuk caleg tersebut ternyata melebihi caleg partai lama. Namun, ketika partai baru itu ditotal suara sah secara nasional, tidak mencapai 4 persen.

“Karena partainya tidak mencapai 4 persen, caleg yang dipilih kan tidak terpilih. Ini yang harus diketahui pemilih kita. Bahwa ada risiko seperti itu. Akhirnya percuma juga suara di caleg yang sudah banyak itu,” ungkap Hadar Nafis Gumay.

Hadar Nafis Gumay menilai angka 4 persen begitu tinggi. “Kalau memang merasa di negeri kita ini, kelompok-kelompok sosial politik sangat banyak, dan itu perlu ada wakilnya, ya jangan menerapkan PT sangat tinggi. Saya secara pribadi nilai 4 persen itu tinggi, walau ada negara sampai 7 persen,” kata Hadar.

Hadar Nafis Gumay menambahkan, angka 4 persen dalam konteks Indonesia yang begitu beragam terbilang tinggi. Mengacu hasil survei sejumlah lembaga, kata Hadar, cenderung mengkhawatirkan bagi partai baru dan lama. “Karena kelihatannya ada partai yang cukup lama, ada pendukung yang cukup banyak, kalau 3,5 persen itu enggak sedikit, apalagi 4 persen. Tapi kalau mereka enggak mencapai itu, maka ada grup besar yang kelihangan wakil,” imbuh Hadar Nafis Gumay.

Hadar Nafis Gumay menyatakan, penerapan 4 persen merupakan bentuk ketakutan akan banyaknya partai di parlemen. “Padahal yang diperlukan penataan di parlemen bukan pengurangan perwakilan. Mungkin ini permainan politik juga dari partai besar. Bisa saja,” ucap Hadar Nafis Gumay.



Sumber: Suara Pembaruan