Jelang Pencoblosan, Undecided Voter Menurun

Jelang Pencoblosan, Undecided Voter Menurun
Ilustrasi pemilihan presiden. ( Foto: Antara )
Yeremia Sukoyo / FER Kamis, 11 April 2019 | 20:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menjelang puncak hari pencoblosan, elektabilitas kedua pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) cenderung mengalami kenaikan. Kesimpulan tersebut dapat dilihat dari hasil sejumlah lembaga survei terkait keterpilihan masing-masing calon dalam Pemilu serentak 17 April 2019 mendatang.

"Periode Januari sampai April cenderung naik memang. Undecided voters turun. Namun, kenaikan paslon 01 dan 02 relatif sama," kata Direktur Eksekutif Para Syndicate, Ari Nurcahyo, dalam diskusi "Membaca Kampanye Pilpres dan Elektabilitas Capres: Siap Menang, Siap Kalah?" di Jakarta, Kamis (11/4/2019).

Ari melihat hasil tersebut setelah menelaah dan melihat hasil 23 lembaga survei yang bisa dipercaya. Di antaranya ada Indo Barometer, LSI Danny JA, Voxpol, CSIS hingga Litbang Kompas. Setelah melihat deretan hasil survei tersebut, kemudian dibuat grafik dan menarik garis lurus menggunakan cara regresi linier.

Menurut Ari, trend kenaikan ini juga sesuai dengan penurunan undecided voter. Selisih elektabilitas kedua pasangan calon juga cukup konsisten. Ari juga memprediksi pasangan nomor urut o1, Jokowi-Ma'ruf, akan tetap unggul saat Pemilu 17 April 2019 mendatang. Namun, kondisi itu hanya akan terjadi jika tidak ada hal yang membuat blunder ataupun kejadian yang luar biasa.

"Secara umum dari semua dinamika elektabilitas sampai dengan hari ini 01 konsisten unggul kalau engga ada blunder, hal luar biasa 17 April jika 23 hasil survei ini konsistensi 01 akan tetap unggul," ucap Ari.

Sementara itu, Analis Politik Exposit Strategic, Arief Susanto, kembali mengingatkan adanya wacana untuk menggerakkan massa (people power) jika ditemukan kecurangan dalam Pemilu 2019. Hal tersebut, dinilai merupakan cara-cara yang inkonstitusional.

Menurut Arief, people power baru bisa dilakukan jika memang ada gangguan kebebasan dan kesetaraan. Serta tidak bisa digerakkan hanya untuk kepentingan pribadi. Saat ini, sama sekali tidak ada alasan untuk menggunakan kekuatan masyarakat jika hasil pemilu tidak sesuai dengan yang diharapkan.

"People power dibolehkan, boleh kalau ada gangguan kebebasan dan kesetaraan. Dan upaya menyelesaikan itu buntu. Kalau seperti itu baru people power," jelas Arief.

Arief mengingatkan, Indonesia sudah memiliki banyak cara untuk ditempuh jika memang merasa tidak puas dengan penyelenggaraan pemilu. Mulai dari tingkatan Mahkamah Konstitusi (MK), DKPP dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).



Sumber: Suara Pembaruan