Mahfud MD: Kecurangan di Pemilu bersifat Sporadis, Bukan Terstruktur

Mahfud MD: Kecurangan di Pemilu bersifat Sporadis, Bukan Terstruktur
Mahfud MD menyebut ada produsen hoax yang sengaja mengacaukan Pemilu dan membuat masyarakat tak percaya lagi pada KPU. ( Foto: Beritasatu TV )
Yustinus Paat / WM Rabu, 10 April 2019 | 18:39 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, mengatakan kecurangan dalam Pemilu biasanya dilakukan secara secara sporadis. Menurut Mahfud, kecurangan Pemilu tidak dilaksanakan terstruktur.

"Hal-hal yang masih mungkin terjadi adalah terjadinya kecurangan-kecurangan yang bersifat sporadis, bukan terstruktur. Selama ini kecurangan itu selalu ada, sporadis bukan terstruktur," ujar Mahfud saat bertemu Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2019).

Mahfud mengatakan hal tersebut berdasarkan pengalamannya menjadi hakim MK yang menangani persoalan sengketa hasil pemungutan suara pemilu. Menurut dia, kecurangan sporadis biasanya dilakukan oleh oknum yang bermain di lapangan.

"Kecurangan sporadis itu pasti terjadi yang dilakukan oleh oknum-oknum pemain lapangan di tingkat bawah yang sifatnya silang," kata Mahfud.

Artinya, kata Mahfud, kecurangan tersebut dilakukan oleh oknum-oknum yang berasal dari semua partai politik atau orang-orang yang dibayar oleh oknum parpol untuk melakukan politik uang, pemalsuan atau penyalahgunaan dokumen, perampasan surat suara, dan pemborongan surat suara dari 1 RT.

"Ada juga penggunaan surat suara cadangan, ada cadangan sekian, biasanya lalu diisi oleh orang-orang tertentu, dicoblos lalu tulis nama sembarangan sehingga seakan-akan hadir itu selalu ada dan terbukti ada di dalam pengadilan MK. Kasus-kasus seperti ini bisa saja terjadi tetapi sifatnya horizontal oleh pemain-pemain yang silang kontestan," kata Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan, kecurangan sporadis ini juga terjadi karena ketidaknetralan penyelenggara pemilu, ketidaknetralan aparat di luar KPU, seperti penggunaan instruksi pemerintahan atau instrumen lain untuk memenangkan peserta pemilu tertentu. Namun, Mahfud menegaskan, kecurangannya tidak bersifat terstruktur, secara vertikal, dan dikendalikan dari pusat.

"Jadi, kecurangannya bukan terstruktur, dikendalikan oleh pusat, dikendalikan oleh KPU di tingkat daerah, tapi sporadis itu pasti terjadi. Namun, tidak dikendalikan dari kekuatan, misalnya, parpol ini, misalnya KPU, misalnya polisi, misalnya presiden, gak bisa," kata Mahfud.



Sumber: BeritaSatu.com