Jangan Pilih Caleg Petahana yang Tak Serahkan LHKPN

Jangan Pilih Caleg Petahana yang Tak Serahkan LHKPN
Kursi kosong saat rapat paripurna DPR. ( Foto: Antara )
Yeremia Sukoyo / WM Rabu, 10 April 2019 | 20:32 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) anggota DPR. Dengan diumumkannya LHKPN diharapkan dapat mendorong transparansi dan meningkatkan indikator integritas seorang Anggota DPR.

Peneliti Indonesia Parliamentary Center (IPC) Arbain menilai, LHKPN bisa menjadi ukuran untuk menilai integritas seorang Anggota DPR. Anggota DPR yang tidak melaporkan kekayaannya, sebaiknya tidak dipilih kembali.

"LHKPN adalah rujukan resmi untuk melihat integritas anggota fraksi di DPR.
Masyarakat bisa menilai calon legislatif dari visi misinya, rekam jejaknya dan ketaatan mereka melaporkan LHKPN," kata Arbain, di Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Menurutnya, saat ini ada kecurigaan besar di masyarakat ketika ada anggota DPR yang tidak melaporkan hartanya. Termasuk kecurigaan adanya peningkatan kekayaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Paling tidak ada dua kemungkinan yang membuat anggota DPR tidak melaporkan harta kekayaannya. Pertama, yakni memang kemungkinan terbesar ada harta-harta yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan selama menjadi anggota parlemen.

Dicontohkan, bisa saja seorang anggota DPR mengalami peningkatan harta signifikan, namun sumbernya tidak jelas, sehingga dia ragu untuk melaporkannya. Ketika LHKPN dilaporkan, publik bakal ikut berpartisipasi menilai sumber-sumber kekayaan anggota dewan yang mengalami peningkatan tersebut.

Kemungkinan kedua adalah, anggota DPR malas atau kesulitan dalam mengisi formulir LHKPN. Tetapi menurut Arbain, hal ini seharusnya bukan alasan yang bisa membenarkan anggota parlemen untuk tidak melaporkan kekayaan.

Padahal, kata Arbain, tidak sulit mengisi formulir LHKPN. Anggota DPR memiliki sejumlah staf dan tenaga ahli yang bisa membantunya mengisi LHKPN.

Dirinya pun mengapresiasi partai politik yang sudah memerintahkan kadernya di DPR untuk melengkapi formulir LHKPN. Sebab hal itu merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Berdasarkan data KPK per 8 April, legislator Gerindra paling banyak yang malas melaporkan hartanya dibanding anggota Fraksi lainnya di DPR. Dari 69 Anggota Fraksi Gerindra di DPR, hanya 27 orang atau 39,13 persen yang menyetorkan LHKPN ke KPK. Sedangkan Fraksi Nasdem yang paling patuh dengan tingkat Kepatuhan sekitar 89 persen.

Menyingkapi kondisi ini, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem, Willy Aditya menjelaskan, Partai Nasdem sejak awal memang berkomitmen untuk patuh pada hukum, salah satunya soal LHKPN bagi anggota legislatif.

"Ini merupakan komitmen dan komitmen ini harus dijalankan. Ini bukti bahwa demokrasi itu adalah basisnya akuntabilitas dan transparansi bagaimana seorang anggota dewan harus bisa diakses oleh publik," kata Willy.

Menurutnya, Nasdem sangat mengedepankan politik yang akuntabel dan politik yang transparan. Sehingga bagaimana publik kembali kepercayaannya kepada institusi politik khususnya anggota dewan yang menjadi representasi.

Dirinya mengakui, saat ini masih ada beberapa kader yang belum menyerahkan LHKPN. Namun demikian, Nasdem sendiri akan terus mengejar kader yang belum menyerahkan LHKPN tersebut. Pengurus partai telah menyurati anggota fraksi yang belum melaporkan LHKPN karena laporan LHKPN hal yang bisa ditawar.

"Kami akan kejar. Ada empat orang yang belum menyerahkan. Mungkin tiga orang karena satu di antaranya tidak maju lagi di DPR RI tapi maju lagi di DPRD provinsi. Kami sudah bersurat kepada mereka untuk segera menyerahkan," ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan