Bawaslu-KPK Perkuat Sinergi Berantas Politik Uang Jelang Pencoblosan

Bawaslu-KPK Perkuat Sinergi Berantas Politik Uang Jelang Pencoblosan
Ketua Bawaslu Abhan ( Foto: Beritasatu.com/Yustinus Paat )
Fana Suparman / AMA Jumat, 12 April 2019 | 11:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memperkuat sinergitas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah dan memberantas politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Setiap informasi mengenai praktik politik kotor yang dimiliki KPK bakal ditindaklanjuti Bawaslu.

"Kami bisa bersinergi, misal kami ada info masyarakat yang diberikan KPK, kami akan tindak lanjuti," kata Ketua Bawaslu Abhan seusai audiensi dengan Pimpinan KPK, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/4/2019).

Sinergitas ini penting dilakukan lantaran Bawaslu dan KPK memiliki kewenangan yang berbeda. KPK, misalnya, berwenang memproses penyelenggara negara penerima suap dan gratifikasi yang nantinya dipergunakan untuk kepentingan Pemilu. Hal ini sudah dilakukan KPK dengan menangkap dan menetapkan tersangka terhadap anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso. Ia menerima suap dan gratifikasi untuk dipergunakan sebagai serangan fajar pada Pemilu 2019. Sementara Bawaslu memproses peserta pemilu yang kedapatan melakukan politik uang.

"Tentu porsi kami dengan KPK kan berbeda. KPK soal tindak pidana korupsi, kami soal tindak pidana pemilu. Yang di dalamnya juga ada tindak pidana politik uang dan sebagainya. Tugas kami beda, tetapi kami bisa bersinergi," kata Abhan.

Sejauh ini, Abhan menyatakan, pihaknya sudah memproses 25 kasus politik uang. Sebagian besar telah divonis dengan sanksi administrasi hingga diskualifikasi. "Sudah vonis, bahkan 22 sudah inkrah. Sudah punya kekuatan hukum kuat, sehingga dieksekusi sanksi administratif didiskualifikasi," katanya.

Abhan mengingatkan peserta pemilu sergera menghentikan politik uang. Bawaslu bakal memaksimalkan upaya pencegahan terhadap praktik politik kotor menjelang hari pencoblosan. Bahkan, Bawaslu menggandeng KPK untuk melakukan patroli pengawasan hingga ke tingkat desa selama masa tenang.

"Upaya pencegahan kami lakukan dengan melakukan patroli pengawasan, dengan membentuk jajaran kami sampai di tingkat desa tanggal 14,15,16 April, patroli di seluruh daerah. Ini untuk menyampaikan pesan agar ruang kecurangan tak bisa dilakukan," katanya. 



Sumber: Suara Pembaruan