Kasus Surat Suara Tercoblos, Eggi Sudjana Laporkan Jokowi, Rusdi Kirana hingga KPU

Kasus Surat Suara Tercoblos, Eggi Sudjana Laporkan Jokowi, Rusdi Kirana hingga KPU
Eggi Sudjana ( Foto: istimewa )
Yustinus Paat / IDS Jumat, 12 April 2019 | 15:06 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Calon anggota legislatif Partai Amanat Nasional (PAN), Eggi Sudjana, melaporkan tujuh pihak atas dugaan temuan soal surat suara tercoblos mayoritas untuk pasangan calon Nomor Urut 01 di Malaysia ke Bawaslu. Eggi mengaku merasa dirugikan atas adanya peristiwa tersebut.

"Persoalan seriusnya saya ke sini adalah sebagai caleg dari PAN nomor urut 3 dapil luar negeri. Jadi saya dirugikan betul dengan kondisi ini, saya punya hak hukum saya mempersoalkan ini," ujar Eggi di Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2019).

Pengacara Eggi, Pitra Romadhoni mengungkapkan, tujuh pihak yang dilaporkan adalah Dubes RI untuk Malaysia Rusdi Kirana, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Malaysia, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara luar negeri (KPPSLN), Panitia Pengawas Pemilu di Luar Negeri (Panwaslu LN) di Malaysia, KPU, Capres Nomor Urut 01 Joko Widodo, serta dua Caleg Partai Nasdem, yakni Davin Kirana dan Ahmad.

"Dasar hukum laporan tersebut pada terlapor karena yang pertama kelalaian dari penyelenggara pelaksana pemilu. Yang kedua, kami menduga adanya di sini jual beli suara yang terstruktur, tersistematis dan masif seperti pada pernyataan Bawaslu," tutur Pitra.

Pitra juga mendesak Bawaslu RI segera mengusut kasus tersebut sampai selesai. Bahkan, pihaknya meminta Jokowi sebagai capres dan dua caleg Nasdem didiskualifikasi dari peserta Pemilu 2019.

"Untuk itu karena memang ini yang tercoblos adalah 01 dan caleg dari pada Partai NasDem, klien kami menginginkan saudara Jokowi didiskualifikasi. Yang kedua, dari caleg Nasdem yang sudah tercoblos tersebut segera diusut tuntas dan perlu segera ditindaklanjuti untuk dilakukan tindakan hukum berupa tindak pidana pemilu," tandas Pitra.

Adapun dugaan pasal yang dilanggar adalah Pasal 532 KUHP, Pasal 537 KUHP, Pasal 544 KUHP, Pasal 550 KUHP, Pasal 553 UU No 7/2017 tentang pemilu dan Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang oleh pejabat dan pasal 1365 dan 1366 KUHP Perdata.

"Di sini ancaman hukumannya di atas 10 tahun kalau digabungkan pasal tersebut," ungkap dia.

Tak hanya melaporkan ke Bawaslu, Eggi juga mengatakan pihaknya juga akan menggugat secara pidana dan perdata kepada 7 pihak yang juga dilaporkan ke Bawaslu. Dugaan pelanggaran pidana dilaporkan ke polisi dan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta.

Eggi merasa dirugikan dengan adanya surat suara tercoblos caleg Nasdem di Malaysia. Gugatan perdata itu akan diajukan segera dengan total kerugian Rp 7 triliun.

"Perdatanya ke pengadilan negeri karena saya dirugikan. Coba bayangin spanduk kaya begini bikin bendera ke luar negeri tiba-tiba kalah karena orang dicoblos duluan. Kan enggak fair, ini kurang ajar pengkhianat demokrasi. Oleh karena itu saya rugi berat. Kita gugat lah. Nanti uangnya kita juga bagi-bagi ke rakyat pakai pesawat Lion kan dia yang punya Lion nih. Untuk dibagi-bagi ke rakyat," pungkas Eggi.



Sumber: BeritaSatu.com