Presiden Terpilih Kelak dapat Dukungan Kuat dari Parlemen

Presiden Terpilih Kelak dapat Dukungan Kuat dari Parlemen
M Qodari. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / WM Jumat, 12 April 2019 | 22:51 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Pasangan calon presiden dan wakil presiden (paslon) terpilih kelak mendapat dukungan kuat dari parlemen. Meski begitu, seluruh keputusan koalisi berada di tangan presiden. Demikian dikemukakan Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari kepada Beritasatu.com, Jumat (12/4/2019).

“Semua tergantung pendekatan yang diambil dan dilakukan presiden terpilih. Kecenderungannya hampir semua presiden melakukan koalisi besar. Baik itu Bu Megawati, Pak SBY, bahkan notabene Pak Jokowi,” kata Qodari.

Qodari menuturkan, Indonesia merupakan negara yang majemuk. Kabinet perlu diisi oleh berbagai perwakilan kelompok, termasuk dari partai politik. “Asumsinya Indonesia ini majemuk. Partai-partai itu banyak yang perlu dirangkul supaya ada keterwakilan di pemerintahan,” ujar Qodari.

Menurut Qodari, realitas politik dalam pengambilan kebijakan pemerintahan, memerlukan dukungan dari parlemen. “Dukungan dari parlemen itu penting. Baik Pak Jokowi atau Pak Prabowo kalau terpilih nanti akan membuat kabinet yang cukup lebar,” ucap Qodari.

Qodari menambahkan, partai-partai non koalisi tentunya akan diajak bergabung. Sejatinya, lanjut Qodari, koalisi terdiri dua macam. Pertama, koalisi pemenangan. Kedua, koalisi pemerintahan. Lazimnya, koalisi pemerintahan lebih besar ketimbang koalisi pemenangan.

Qodari mengungkap, pada 2014, Jokowi sebagai presiden terpilih tidak didukung Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Seiring waktu, ketiga partai itu memutuskan masuk pemerintahan.

“Bicara dukungan politik, besar kemungkinan partai-partai non koalisi akan masuk. Misal Pak Jokowi menang, mungkin ada wakil dari Partai Amanat Nasional, atau bukan mustahil dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra),” ungkap Qodari.

Qodari pun menyebut, “Atau Pak Prabowo yang menang, Partai Golkar masuk dalam koalisi. Apalagi ada sejarahnya dulu Partai Golkar ikut dukung Pak Prabowo pada 2014. Bukan mustahil kalau Pak Prabowo menang juga akan gandeng PPP atau Partai Kebangkitan Bangsa.”

Sepaket

Qodari mengatakan, pilihan pemilih untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta Pemilu Legislatif (Pileg) cenderung sepaket. Artinya, memilih paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dan salah satu dari partai koalisinya. Demikian juga berlaku untuk paslon 02 Prabowo-Sandiaga Uno.

“Kelihatannya, polanya memang, tentu saja yang pilih Pak Jokowi akan pilih PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) paling banyak, dan yang pilih Pak Prabowo pasti banyak pilih Gerindra,” kata Qodari.

Keuntungan kepada PDIP dan Gerindra ini, masih kata Qodari, akibat dari efek ekor jas. “Mungkin-mungkin saja pemilih Pak Jokowi atau Pak Prabowo, memilih partai di luar koalisi. Walau porsinya kecil,” ucap Qodari.

Qodari menjelaskan, terdapat beberapa alasan pemilih menjatuhkan pilihan terhadap partai. Salah satunya karena kesukaan dengan tokoh partai tersebut. Selain itu, ada yang faktor kebiasaan atau menganggap partai yang dipilih itu merakyat.

Meski begitu, faktor ketokohan di partai yang jauh lebih kuat. Dicontohkan seperti Partai Demokrat (PD) pada Pileg 2004 meraih suara lumayan, karena faktor Susilo Babang Yudhoyono (SBY). Begitu juga naiknya suara Gerindra pada Pileg 2014, akibat figur Prabowo.

Sedangkan untuk Pilpres, meurut Qodari, elemen kepribadian calon presiden (capres) menjadi acuan. “Sejauh ini saya lihat elemen kepribadian posnya paling besar dibanding yang lain. Kesukaan kepada karakter atau kepribadian capres,” kata Qodari.

Qodari menambahkan, dua alasan tertinggi pemilih menentukan pilihan yaitu capres yang merakyat dan tegas. “Merakyat itu Pak Jokowi, dan yang tegas itu Pak Prabowo. Baru alasan lain seperti kinerja, calon wakil presiden, dan program yang sifatnya lebih rasionalistik,” tutup Qodari.



Sumber: Suara Pembaruan