Bawaslu Usut Sejumlah Dugaan Pelanggaran di Malaysia

Bawaslu Usut Sejumlah Dugaan Pelanggaran di Malaysia
Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarief (kanan) ( Foto: Beritasatu TV )
Yustinus Paat / HA Sabtu, 13 April 2019 | 03:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, mengatakan Bawaslu sedang mencari benang merah antara temuan surat suara yang sudah tercoblos dengan sejumlah temuan dugaan pelanggaran lain di Malaysia. Bawaslun kata Bagja mengirimkan dua tim untuk melakukan investigasi beberapa temuan ini.

Menurut Bagja, tim pertama yang ke Malaysia adalah tim yang akan melakukan investigasi atas temuan dugaan surat suara yang sudah tercoblos di Selangor, Malaysia. Tim Bawaslu yang dipimpin oleh Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dengan lima orang lain dari Bawaslu melakukan investigasi bersama dua orang Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari dan Ilham Saputra.

"Kami harap kedua pihak bisa saling berkoordinasi dalam melakukan investigasi di lapangan," ungkap Bagja saat dijumpai di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (12/4).

Selain itu, kata Bagja, Bawaslu juga mengirimkan tim lain untuk melakukan investigasi lebih lanjut soal temuan Panwaslu Luar Negeri di Malaysia. Bagja menyebut dua temuan yang akan diteliti lebih lanjut. Pertama, temuan pelanggaran yang diduga dilakukan salah satu calon anggota legislatif (caleg) yang menggunakan acara kedutaan besar untuk dirinya.

Caleg ini diduga adalah Davin Kirana yang diusung Partai Nasdem untuk dapil 2 DKI Jakarta (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, luar negeri). Bawaslu khawatir terjadi konflik kepentingan karena Davin merupakan anak dari Dubes Indonesia Rusdi Kirana dan juga wakil dubes menjadi anggota PPLN.

Temuan kedua, lanjut Bagja, terjadi baru-baru ini saat PPLN sedang melakukan proses pemungutan suara lewat kotak suara keliling (KSK). Saat itu, Panwaslu di Malaysia tidak boleh ikut dalam proses tersebut.

"Metode KSK dikirimkan ke sejumlah tempat, salah satunya perkebunan. Saat itu PPLN tidak memperbolehkan Panwaslu kami untuk ikut serta dalam van (mobil van) yang membawa proses KSK. Padahal masih ada tempat di dalam mobil itu? Kami perlu tegaskan ini ada apa?," ungkap Bagja.



Sumber: BeritaSatu.com