KPU Harus Menjamin Keikutsertaan Pemilih di Pemilu 2019

KPU Harus Menjamin Keikutsertaan Pemilih di Pemilu 2019
Sejumlah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) KBRI Kuala Lumpur di Malaysia, Minggu, 14 April 2019. ( Foto: Antara )
Yeremia Sukoyo / FER Senin, 15 April 2019 | 16:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Ekskutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus dapat memastikan dan menjamin hak-hak setiap warga negara untuk dapat memberikan suaranya di Pemilu 2019.

"KPU harus memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak pilih harus dijamin keikutsertaannya di Pemilu. Penyelenggara pemilu jangan sampai terkesan mengabaikan spirit masyarakat yang ingin menggunakan hak pilihnya," kata Karyono dalam diskusi "Evakuasi pelaksanaan Kampanye Dalam Mewujudkan Pemilu 2019 Yang Aman, Jujur, Adil, Demokratis, dan Bermartabat" di Jakarta, Senin (15/4/2019).

Baca Juga: KPU Selidiki Dugaan Kecurangan Pemilu di Sydney

Karyono mengatakan, dalam pelaksanaan Pemilu serentak yang sudah digelar di luar negeri, disinyalir ada semacam upaya pengkondisian yang membuat tidak semua masyarakat Indonesia di luar negeri yang telah memiliki hak pilih dapat memberikan suaranya.

Upaya pengkondisian agar tidak semua masyarakat tidak bisa memberikan hak pilihnya, nampak dari berbagai rentetan kejadian Pemilu seperti di Australia, Hongkong, hingga Belanda.

Menurut Karyono, di negara-negara yang memiliki jumlah WNI cukup besar. Seharusnya penyelenggara pemilu dapat mengantisipasi adanya lonjakan partisipasi pemilih. Dengan demikian maka seluruh masyarakat yang sudah memiliki hak pilih tidak terbentur oleh hal-hal teknis yang menghambat pemberian suara.

Baca Juga: WNI Antusias Gunakan Hak Pilih di Sabah

Dirinya mengingatkan, upaya pengkondisian untuk meraih hasil maksimal perolehan suara biasanya dilakukan dengan berbagai cara. Diantaranya membuat kondisi dimana masyarakat tidak bisa mengunakan hak pilihnya. Caranya, dengan dikurangi DPT-nya.

"Kemudian juga dibuat skenario dimana masyarakat nantinya tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Yang terjadi di luar negeri hampir mirip yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Itu taktik untuk mengurangi jumlah suara kompetitornya," ungkap Karyono.

Baca Juga: Polisi Malaysia Investigasi Surat Suara Tercoblos

Masalah lain, juga belakangan mencuat di Malaysia, dimana ditemukan puluhan ribu kertas suara yang sudah tercoblos. Menyingkapi kondisi ini, Karyono berharap, semua pihak untuk menunggu keputusan Bawaslu.

"Di Malaysia itu ada kasus kertas suara yang sudah di coblos oleh kelompok tertentu. Hingga hari ini masih menjadi polemik. Kasus Malaysia, kita harus menunggu sikap resmi dari Bawaslu dan Gakkumdu," ucap Karyono.



Sumber: Suara Pembaruan