Wiranto: Pawai Kemenangan Setelah Pencoblosan Bisa Ricuh

Wiranto: Pawai Kemenangan Setelah Pencoblosan Bisa Ricuh
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. ( Foto: Beritasatu TV )
Aichi Halik / AHL Senin, 15 April 2019 | 17:11 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto melarang para peserta pemilu dan kubu pasangan calon untuk melakukan pawai kemenangan dengan mobilisasi massa ke jalan-jalan usai pencoblosan.

Menurut Wiranto, pawai dan mobilisasi massa seperti itu potensial memicu kericuhan di tengah masyarakat.

"Setelah pencoblosan itu kan ada hitung cepat atau quick count yang dilansir lewat media sosial atau media-media lain, lalu serta merta paslon atau calon anggota DPR-DPRD melakukan pawai kemenangan lewat mobilisasi massa. Ini jangan dilakukan karena akan membuat sesuatu menjadi ricuh," kata Wiranto kepada wartawan usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

Wiranto juga menyatakan bahwa mobilisasi massa usai pencoblosan melanggar Undang-Undang menyatakan pendapat di muka umum.

"Aparat kepolisian telah tegas mengatakan bahwa mobilisasi massa dalam rangka pawai kemenangan sebelum pengumuman resmi diumumkan maka akan tidak diizinkan, karena nyata-nyata itu melanggar Undang-Undang menyatakan pendapat di muka umum, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998," kata Wiranto.

Wiranto menyarankan masyarakat agar melakukan syukuran di rumah masing-masing dibandingkan melakukan pawai kemenangan ke jalan.

"Kalau syukuran kemenangan di rumah masing-masing boleh tentunya ya, syukuran kemenangan di rumah tetangganya hadir boleh," ucap Wiranto.

Lihat videonya:



Sumber: BeritaSatu TV