Cegah Kampanye pada Masa Tenang, Bawaslu Layangkan Surat ke Platform Medsos

Cegah Kampanye pada Masa Tenang, Bawaslu Layangkan Surat ke Platform Medsos
Mayoritas dari 143,26 juta pengguna internet di Indonesia, tidak bisa melepaskan diri dari dunia maya.
Yustinus Paat / WM Minggu, 14 April 2019 | 23:06 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat edaran ke platform media sosial (medsos) untuk tidak menyebarkan segala bentuk iklan atau konten kampanye di media sosial pada 14 April 2019 hingga hari pemungutan suara 17 April 2019.

Surat edaran ini, kata Fritz, sudah dikirimkan pada Sabtu, 13 April 2019 untuk mencegah potensi kampanye di media sosial pada masa tenang.

“Bawaslu meminta platform menutup seluruh iklan kampanye dan menurunkan konten organik atau tagar yang memuat rekam jejak, citra diri peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu,” ujar Fritz di Jakarta, Minggu (14/4/2019).

Edaran ini diserahkan kepada sembilan platform media sosial yang terdiri dari Facebook, Twitter, Bigo Live, Google, Line, Tik Tok, Live Me, Blackberry Messenger, dan Kwaigo. Dalam edaran juga disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengunggah iklan kampanye, konten organik, atau tagar yang memuat kampanye.

"Itu bisa kena pidana karena disebutkan dalam UU Pemilu dengan subjek siapa saja berarti tidak hanya peserta pemilu atau timnya," tandas dia.

Dalam Pasal 287 ayat (5) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa media massa cetak, media daring, media sosial dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.

Jika media massa cetak, media daring, media sosial dan lembaga penyiaran tetap melakukan penyiaran berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu pada masa tenang, maka bisa dikategorikan kampanye di luar jadwal dengan sanksi sebagaimana diatur Pasal 492 UU Pemilu.

Pasal 492 ini menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 276 ayat (2) (kampanye dalam bentuk iklan dan rapat umum), dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Di samping itu, Fritz juga menjelaskan, sampai dengan 12 April 2019, terdapat 1.990 akun dan post di media sosial yang dianggap melanggar Pasal 280 UU Pemilu. Pasal 280 memuat larangan kampanye yang mempersoalkan Pancasila dan UUD 1945, ujaran kebencian, memuat SARA, menghasut dan mengadu domba, mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan.

“Setelah kami kaji, terdapat 159 akun yang kami minta platform untuk di-take down. Terdapat 21 akun yang sudah di-take down,” jelas Fritz.

Terkait kampanye di masa tenang, Ketua Bawaslu Abhan, menambahkan, sanksi terberat jika kampanye di masa tenang adalah sanksi pidana karena masuk kategori kampanye di luar jadwal.

"Sementara untuk sanksi administrasi, akun media sosial di-take down," pungkas Abhan.



Sumber: BeritaSatu.com