Tingkatkan Partisipasi Pemilih, KPU Diminta Gencarkan Sosialisasi

Tingkatkan Partisipasi Pemilih, KPU Diminta Gencarkan Sosialisasi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar sosialisasi Pemilu 2019 kepada 170 duta besar dan pimpinan organisasi internasional. ( Foto: Beritasatu TV )
Markus Junianto Sihaloho / WM Senin, 15 April 2019 | 15:06 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat politik Unpad Bandung, Firman Manan mengatakan, ada berbagai langkah yang bisa dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019.

Yang utama, di sisa hari jelang pencoblosan, KPU sebaiknya makin memasifkan sosialisasi di daerah yang memang dikenal memiliki tingkat partisipasi pemilih yang rendah. Misalnya, di Jawa Barat, Bekasi dan Cirebon, dikenal sebagai wilayah yang masuk kategori demikian.

"Maka wilayah itu harus jadi fokus sosialisasi. Harus ada upaya dari perangkat KPU di level bawah untuk menyurakan agar masyarakat datang ke TPS untuk memilih," kata Firman Manan, kepada Beritasatu.com, di Jakarta, Minggu (14/4/2019)

Kedua, KPU harus memastikan perangkatnya di lapangan benar-benar memahami prinsip hak pilih masyarakat adalah absolut. Artinya, petugas memastikan penyampaian formulir undangan memilih (C6) ke masyarakat.

Lalu ketika pelaksanaan pemilihan, Petugas Pemungutan Suara (PPS) dipastikan memberikan ruang seluasnya kepada masyarakat yang memang memenuhi syarat memilih.

"Banyak kasus di pemilihan lalu, soal demikian tak dipahami PPS sehingga sempat berdebat. Jadi KPU harus memastikan hal ini tersosialisasikan. Sepanjang pemilih memenuhi syarat harus diakomodasi," katanya.

Apalagi belakangan ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuatnya. Dengan demikian, Firman meminta KPU memastikan petugasnya di tingkat terbawah benar-benar memahami serta melaksanakan prinsip itu.

Lebih jauh, Firman juga mengatakan salah satu indikator sukses tidaknya pemilu adalah tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Artinya, publik melihat pemilu sebagai sarana mengeksprwsikan sikap politiknya.

"Itu salah satu indikator sukses tidaknya pemilu," imbuhnya.

Di TPS sendiri, KPU harus bisa memastikan pemilu yang damai dan aman. Artinya, pemilih menggunakan hak pilih secara bebas dan bebas dari aktivitas yang mengkondisikan adanya intimidasi langsung maupun psikologis.

Karena itu, KPU harus bisa menegakkan aturan bersama pengawas pemilu, Polri, dan TNI. Mereka hadir di sana untuk memberi rasa aman kepada pemilih.

"Dengan adanya mereka di sana, orang yang punya niat tak baik akan sendirinya takut melakukannya. Maka penyelenggara pemilu harus menjalankan prosedur sesuai aturan, hadirkan pengawas pemilu dan aparat yang memastikan pemilu berjalan baik," ujar Firman.

Dari sisi peserta pemilu, harus memegang serta menjalankan prinsip siap menang dan siap kalah. Jangan ada kasus peserta pemilu mengintimidasi pemilih.

"Lewat saksinya, peserta pemilu cukup mengawasi, memastikan pemilu berjalan baik. Jangan cari-cari masalah. Misal, karena tak puas hasil pemilu, lalu tak menyetujui hasil penghitungan. Itu penting untuk dipegang, siap menang siap kalah. Harus legowo menerima hasilnya,"  katanya.

Demokratis

Direktur Institute Public Indonesia (IPI) Karyono Wibowo menyatakan, demi berjalannya pemilu yang demokratis, jujur, dan adil, penyelenggara pemilu harus berintegritas, profesional, dan independen.

Selanjutnya, peserta pemilu menunjukkan kedewasaan dan pembawaan diri yang bijak dalam menjaga nilai demokrasi.

"Ini saatnya parpol, timses, benar-benar menunjukkan kedewasaan politik dan komitmen untuk pemilu yang benar-benar demokratis tanpa kecurangan," ujar Karyono.

Selain itu, harus dipastikan bahwa semua aturan hukum dan etika yang benar-benar dijalankan. Baik oleh penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu.

"Pada titik ini, harus dipastikan penegakan hukum berjalan dengan baik," tandas Karyono Wibowo.



Sumber: BeritaSatu.com