BPN: Rakyat Sudah Tahu Siapa yang Layak Dipilih di Pilpres 2019

BPN: Rakyat Sudah Tahu Siapa yang Layak Dipilih di Pilpres 2019
Pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mengikuti debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu 13 April 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao )
Hotman Siregar / WM Senin, 15 April 2019 | 15:04 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Juru bicara BPN capres 02 Prabowo-Sandiaga, Suhendra Ratu Prawiranegara mengatakan, selama masa tenang pemilu ini kubu 02 taat azas, tidak melakukan aktivitas apapun terkait kampanye dan lain-lain. Prinsipnya BPN yakin masyarakat sudah dapat menilai bahwa siapa yang layak dipilih dalam Pilpres mendatang.

“Tentunya kami yakin, publik akan memilih Prabowo Sandi berdasar pada fakta-fakta selama masa kampanye yang selalu membludak dan antusiasme yang tinggi dari masyarakat," ujar Suhendra, kepada Beritasatu.com, di Jakarta, Senin (15/4/2019).

Menurut Suhendra, debat terakhir merupakan poin tambahan bagi Prabowo-Sandi, karena mampu memberikan solusi, konsep (program) dan jawaban atas persoalan perekonomian yang saat ini tengah melesu.

Terkait dengan potensi kecurangan, BPN memang menemukan dan mendapat laporan tentang potensi kecurangan yang bakal terjadi. Seperti diketahui politik uang sudah marak dilakukan oleh oknum dari kubu 01.

"Faktanya ada OTT KPK waktu lalu, yang diduga terkait politik uang dalam pilpres/pileg. Ada juga data dan informasi yang telah dikemukan oleh Bambang Widjojanto, terkait aliran dana tidak wajar selama masa kampanye pemilu ini," katanya.

Netralitas aparatur ASN, Polri, TNI, BUMN adalah hal penting akan keberhasilan pemilu kali ini.

“Kami mendapat informasi dari Lampung, bahwa pihak babinsa di kota Bandar Lampung dikumpulkan di suatu tempat selama 4 hari, berarti mereka tidak bisa melakukan pengawasan dan monitoring saat pemungutan suara tanggal 17 April. Mengapa bisa terjadi demikian? Ada apa ini?"  katanya.

Lalu BPN juga mendapat laporan dan info dari Malaysia dan Australia, tentang adanya protes dari elemen WNI disana atas penyelenggaraan pemungutan suara yang terkesan tidak profesional dilaksanakan oleh PPLN.

BPN Prabowo-Sandi telah menginstruksikan seluruh elemen pemenangan, termasuk yang ada di daerah, juga para relawan untuk mengawal proses pemungutan suara di TPS sampai tuntas sampai dengan proses penghitungan suara. Karena potensi kecurangan juga bakal terjadi saat hari H pemungutan suara.

“Kami juga telah menyiapkan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mekanisme pelaporan dari seluruh TPS. Jadi kami ingatkan semua pihak agar menjaga transparansi, tidak berlaku curang, menjunjung tinggi semangat jujur dan adil, serta akuntabel. Sederhananya adalah jangan main-main dengan suara rakyat. Karena rakyat akan mengontrol suara mereka secara langsung,”  katanya.



Sumber: Suara Pembaruan