KPU Pertimbangan Pencoblosan Ulang di Sydney

KPU Pertimbangan Pencoblosan Ulang di Sydney
Pemilu Susulan di Sydney Tunggu Rekomendasi Bawaslu ( Foto: Youtube.com/BeritaSatu / BSTV )
Markus Junianto Sihaloho / WM Senin, 15 April 2019 | 17:02 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mempertimbangkan adanya permintaan agar dilakukan pencoblosan ulang di Sydney, Australia, akibat laporan soal banyaknya WNI yang belum memperoleh hak pilih. Keputusan akhir KPU akan menunggu laporan final dari Bawaslu.

"Soal Sydney, kita masih menunggu laporan resmi dari PPLN sana, bagaimana kejadian sebenarnya karena sekarang seakan-akan salah PPLN gitu," ujar Komisioner KPU Ilham Saputra menjawab wartawan di Kantor KPU, Senin (15/4/2019).

Kata dia, pihaknya akan menunggu bagaimana pendapat Bawaslu atas kejadian di Sydney. Apakah menganggap ada dugaan pelanggaran yang kuat, serta bagaimana rekomendasinya. "Untuk pemungutan susulan atau tidak. Nanti kita menjalankan," kata Ilham.

Untuk diketahui, sebuah petisi di jejaring sosial meminta agar dilakukan "Pemilu Ulang Pilpres di Sydney Australia". Sebab dalam pemilihan yang dilaksanakan pada Sabtu 13 April 2019 di Sydney, ratusan warga negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak pilih tidak diizinkan memberikan suaranya. Pdahal sejak siang sudah mengantre panjang di depan TPS Townhall.

Kasus Jepang

Sementara itu, terkait kasus di Jepang dimana kotak suara berbahan mika dan transparan, tidak kotak kardus, Ilham mengatakan pihaknya tak mempermasalahkan. Asalkan kota suara transparan dan kertas suara yang dicoblos memang terlihat dimasukkan ke kotak itu.

‎"Di luar negeri itu enggak apa-apa selama memenuhi unsur ada transparan. Itu kan enggak mungkin disamain kayak kita (kotak surat suara di Indonesia). Nanti bahannya enggak ada di setiap negara. Jadi yang penting adalah transparan," ujar Ilham Saputra.

Menurut Ilham, mayoritas pemungutan suara di luar negeri menggunakan kotak suara berbahan mika dan transparan. Sehingga memang tidak ada yang salah. KPU memilih untuk tidak mendistribusikan kotak suara seperti di dalam negeri ke sana dengan alasan biaya.

Ilham mengatakan, kotak suara berbahan mika dan transparan itu bukan disediakan oleh KPU. Melainkan milik Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

‎*Kasus Malaysia*

Terkait kasus pencoblosan surat suara sebelum pemilu di Malaysia, Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan pihaknya melakukan penelusuran ke Kepolisian Diraja Malaysia di Kuala Lumpur. Komisioner Bawaslu yang memimpin penyelidikan adalah Rahmat Bagja.

"Mudah-mudahan bisa memperjelas," kata Abhan.

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, pihaknya bersama Bawaslu belum menentukan langkah berikutnya terkait kasus ini.

"Nanti hasil pertemuan dengan polisi setempat, ada teman-teman Bawaslu di sana, ada teman-teman PPLN di sana. Kita akan kesimpulan setelah pertemuan," ujar Arief



Sumber: BeritaSatu.com