Inti Masalah Coblosan Luar Negeri: Pemilih Jauh Lebih Banyak dari Data

Inti Masalah Coblosan Luar Negeri: Pemilih Jauh Lebih Banyak dari Data
Sejumlah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) KBRI Kuala Lumpur di Malaysia, Minggu, 14 April 2019. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / HA Senin, 15 April 2019 | 21:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengungkapkan sejumlah persoalan yang terjadi di pemungutan suara Pemilu 2019 di Luar Negeri. Salah satunya adalah membengkaknya pemilih yang berkategori daftar pemilih khusus atau DPK.

"Iya, salah satunya jumlah DPK yang membeludak pada saat pemungutan suara," ujar Pramono di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Senin (15/4/2019)

KPU, kata Pramono, memang tidak bisa memprediksi jumlah DPK luar negeri yang hadir pada saat pemungutan suara. DPK ini mencoblos menggunakan KTP elektronik dan paspor saat pemungutan suara dan mencoblos pada satu jam sebelum berakhirnya waktu pemungutan suara.

Persoalannya, pelayanan terhadap DPK juga bergantung pada kelebihan surat suara di suatu TPS. Sementara, surat suara di setiap TPS berdasarkan jumlah DPT ditambah 2 persen dari jumlah DPT.

"Ketika jumlah pemilih DPK itu tidak terantisipasi karena surat suara berdasarkan DPT plus 2 persen. Begitu DPK-nya membludak, surat suara tidak tercukupi," ungkap dia.

Pramono menduga bahwa DPT di luar negeri sebenarnya jumlahnya banyak. Apalagi jika mengacu pada data Migrant Care atau BP2TKI sebesar 2 juta sampai 4 juta WNI di luar negeri.

"Tapi DPT kita di luar negeri itu hanya 2 juta karena kami berbasis pada asas legalitas sepanjang mereka punya paspor atau KTP elektronik," tutur dia.

Persoalan lain, lanjut Promono, adalah keberadaan TPS di luar yurisdiksi Indonesia. Umumnya, kata Pramono, TPSLN dibangun di yurisdiksi Indonesia seperti di Kedutaaan Besar Republik Indonesia (KBRI), di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) atau sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri.

"Nah, ada juga TPS yang didirikan di luar yurisdiksi Indonesia dan harus berkoordinasi dengan otoritas setempat dan waktu juga dibatasi. Ini juga kadang menjadi masalah," jelas dia.

Kasus seperti ini terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia. PPLN Kuala Lumpur melalui KBRI sudah mengajukan izin pembuatan TPS di luar kantor perwakilan Indonesia. Namun, malam sebelum pemungutan suara, otoritas lokal tidak memberikan izin.

Dampaknya, jumlah TPS yang semula sebnayk 255 dijadikan 168 TPS ditempatkan di KBRI (76 TPS) , Wisma Duta (6 TPS) dan Sekolah Indonesia di Kuala Lumpur (86 TPS).

Meskipun demikian, Promono menilai persoalan tersebut tidak masif terjadi di semua pemungutan suara luar negeri. Persoalannya hanya terjadi di beberapa wilayah, seperti Sydney, Kuala Lumpur, Osaka, dan Hong Kong.

"Secara umum, pemungutan suara di luar negeri baik. Hanya beberapa daerah yang mengalami persoalan. Banyak DPK juga menunjukkan antusiasme masyarakat tinggi, hanya saja munculnya belakangan. Padahal yang dilakukan temen PPLN, sosialisasi dan pendataan pemilih sudah dilakukan jauh hari. Sosialisasinya dari Desember 2018, cuma mereka masih pasif," pungkas Pramono.



Sumber: BeritaSatu.com