Masyarakat Diimbau Tak Golput di Pemilu 2019

Masyarakat Diimbau Tak Golput di Pemilu 2019
Kampanye anti-golput. ( Foto: Antara )
Yeremia Sukoyo / WM Senin, 15 April 2019 | 21:23 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Rumah Mediasi Indonesia mengimbau seluruh masyarakat yang sudah memiliki hak pilih untuk ikut memberikan suaranya pada Pemilu serentak 17 April 2019 mendatang.

Direktur Rumah Mediasi Indonesia, M Ridha Saleh menilai, hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara yang diakui sebagai bagian dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan seperti diatur dalam UUD 1945.

Selain itu, dalam Pasal 21 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.

"Pasal ini mengandung dua makna eksplisit, bahwa dalam kehidupan pemerintahan setiap orang berhak untuk dipilih dan memilih, kedua subjek tersebut memiliki posisi yang sama dalam berpartisipasi dalam kehidupan pemerintahan," kata Ridha, Senin (15/4/2019) di Jakarta.

Mantan komisioner Komnas HAM itu menilai, konsep hak pilih universal awalnya merujuk pada hak pilih seluruh penduduk, tanpa memandang harta kekayaan. Negara pertama yang menerapkan konsep hak pilih universal adalah Perancis pada 1792.

Hak pilih universal berarti semua penduduk boleh memilih dalam pemilihan umum. Meskipun hak pilih memiliki dua komponen yang penting, yaitu hak untuk memilih dan kesempatan untuk memilih. Melalui konsensus politik, dijelaskan, negara diberi kewenangan untuk mengatur dan membatasi siapa saja yang di perbolehkan untuk memilih.

"Karena hak pilih itu berhubungan erat dengan tingkat kesadaran dan pengetahuan seseorang tidak hanya kepada siapa yang dipilihnya akan tetapi hal yang lebih penting adalah ikut serta dalam menentukan masa depan kehidupanya dalam bernegara," ujarnya.

Menurut Ridha, negara diberikan tanggung jawab untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati. Negara juga harus menjamin kebebasan dan kemerdekaan setiap warga negara yang memiliki hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya.

Karena itu negara juga harus bersifat aktif memfasilitasi dan mengajak setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya sedangkan menghormati negara tidak di perkenankan untuk mengintevensi hak pilih warga untuk menentukan pilihannya.

Gunakan Hak Pilih

KPU dan Bawaslu merupakan lembaga negara yang dimandatkan untuk melaksanakan dan mengawasi jalannya pemilihan umum dan memastikan setiap warga negara harus menggunakan hak pilihnya.

"KPU harus menjamin dan memastikan bahkan diperintahkan untuk menyediakan aturan dan perangkat teknis untuk memastikan setiap warga negara agar dengan mudah untuk menggunakan dan menyalurkan hak pilihnya," ujarnya.

Pengamat komunikasi politik, Emrus Sihombing, menjelaskan, satu suara sangat menentukan masa depan Indonesia di lima tahun mendatang. Dengan ikut berpartisipasi dalam Pemilu anggota legislatif dan Presiden dan wakil presiden, masyarakat memiliki landasan etika dan moral untuk mengkritik pemimpin pilihan mereka di masa yang akan datang.

"Alangkah baiknya kalau tanggal 17 semua kita datang ke TPS dengan riang gembira, menentukan pilihan kita masing-masing. Karena walaupun tidak memilih itu hak semua orang, tapi dengan memberikan hak suara itu lebih baik secara etika dan moral," kata Emrus



Sumber: Suara Pembaruan