Putusan Mahkamah Konstitusi

Hitung Cepat Diumumkan 2 Jam Setelah Pencoblosan di Indonesia Barat

Hitung Cepat Diumumkan 2 Jam Setelah Pencoblosan di Indonesia Barat
Suasana sidang di Mahkamah Konstitusi. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / AB Selasa, 16 April 2019 | 11:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian UU 7/2017 tentang Pemilu yang mengatur pengumuman hasil jajak pendapat dan hitung cepat yang diajukan oleh Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI).

"Amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman ketika membacakan amar putusan di gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Putusan ini menegaskan bahwa aturan mengenai pengumuman jajak pendapat dan hitung cepat yang tertuang dalam Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 UU Pemilu adalah konstitusional. Dengan putusan tersebut, pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat, seperti diatur dalam Pasal 449 ayat (5). 

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim MK menyatakan bahwa jika pada masa tenang lembaga survei boleh merilis hasil survei, maka berpotensi mengganggu konsentrasi pemilih yang hendak melakukan pemilihan dengan hati nuraninya. Apalagi, ada fakta empirik bahwa sejumlah lembaga survei atau jajak pendapat terafiliasi dengan partai politik.

"Hal ini tentu akan mengganggu dan memengaruhi kesucian dan kemandirian suara pemilih," kata hakim konstitusi Enny Nurbaningsih.

Menurut MK, masa tenang seharusnya digunakan pemilih untuk merenungkan dan merefleksikan pilihannya agar benar-benar memilih sesuai dengan hati nurani. MK berpendapat bahwa aturan hitung cepat setelah dua jam selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia barat tidak dapat dimaknai bahwa ketentuan tersebut menghilangkan hak masyarakat mendapat informasi terkait hasil pemilu

"Kemurnian suara pemilih di wilayah waktu Indonesia bagian barat yang penyelenggaraan pemilu lebih lambat harus dijaga," jelas hakim konstitusi, Saldi Isra.

Sesuai pembagian wilayah di Indonesia, waktu Indonesia timur (WIT) lebih cepat penyelenggaraan pemilu dua jam sebelum WIB dan waktu Indonesia tengah (Wita) lebih cepat satu jam dibanding WIB.

"Kalau itu dilakukan (hitung cepat), beberapa wilayah di Indonesia ada yang belum selesai melakukan penghitungan suara. Ini secara psikologis bisa memengaruhi pilihan pemilih dan hitung cepat sendiri bukanlah partisipasi masyarakat yang sepenuhnya tepat karena masih ada margin of error," pungkas Saldi.

Gugatan diajukan dua pemohon, yakni Ketua Umum Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) dengan No. 24/PUU-XVII/2019 dan PT Televisi Transformasi Indonesia, PT Media Televisi Indonesia, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT Lativi Mediakarya, PT Indosiar Visual Mandiri, PT Indikator Politik Indonesia dan PT Cyrus Nusantara dengan No. 25/PUU-XVII/2019.

Ketentuan yang digugat adalah Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6); Pasal 509; dan Pasal 540 UU Pemilu. Menurut para pemohon ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tiga putusan MK sebelumnya, yakni Putusan MK No. 9/PUU-VII/2009 bertanggal 30 Maret 2009, Putusan MK No. 98/PUU-VII/2009 bertanggal 3 Juli 2009, dan Putusan MK No. 24/PUU-XII/2014 bertanggal 3 April 2014.

 

 

 

 

 



Sumber: BeritaSatu.com, Antara