Sehari Jelang Pencoblosan, Megawati Keluarkan Surat Perintah Harian

Sehari Jelang Pencoblosan, Megawati Keluarkan Surat Perintah Harian
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Megawati Soekarnoputri memimpin rapat konsolidasi internal pemenangan Pileg dan Pilpres se-Provinsi Banten di kantor DPD PDI Perjuangan Banten, Senin (15/4/2019). ( Foto: istimewa )
Markus Junianto Sihaloho / JAS Selasa, 16 April 2019 | 15:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sehari jelang pencoblosan Pemilu 2019, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat perintah harian kepada seluruh kader partai berlambang banteng moncong putih itu.

Surat perintah itu dibacakan oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam konferensi pers di kantor pusat partai di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).

Berikut isi lengkap surat perintah harian Megawati dimaksud.

"Merdeka !!

Seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDI Perjuangan di Struktur Partai, Legislatif dan Eksekutif Partai: Inilah Perintah Harian saya

1) Perjuangkan Pemilu serentak nasional 2019 agar terlaksana secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil berdasarkan Demokrasi Pancasila.

2). Galang rakyat agar menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih dengan cermat dan tepat, serta hindari adanya golput.

3). Jaga TPS dengan menempatkan saksi Partai untuk pemilihan legislatif dan saksi pemilihan presiden-wakil presiden dengan mewujudkan rasa aman bagi rakyat untuk memilih, bebas dari intimidasi.

4). Siapkan posko dapur umum dengan cara gotong royong, dan jaga TPS dengan baju putih sebagai semangat putih adalah kita.

5) Menangkan Pilpres dan Pileg sebagai satu tarikan nafas perjuangan.

Ingat, bahwa jam 07:00-13:00 adalah periode waktu pendaftaran. Setiap warga negara yang punya hak pilih dilindungi hak konstitusionalnya untuk memilih. Bagi pemilih yang sudah terdaftar, harus tetap dilayani untuk mempergunakan hak pilihnya walaupun waktu sudah menunjukkan lewat
pukul 13:00

Siapapun yang menghalang-halangi penggunaan hak pilih tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran pidana Pemilu. Ingat, Pemilu manifestasi dari kedaulatan rakyat. Siapapun yang mengganggu jalannya Pemilu harus diproses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ingat, perjuangan kita sudah bulat!! Kita perjuangkan dan kawal jalan kemenangan Jokowi - KH Ma'ruf Amin nomor 01, dan PDI Perjuangan.

Selamat berjuang!!"



Sumber: BeritaSatu.com