Hasil Hitung Cepat Hanya Dilakukan Lembaga Survei Terdaftar di KPU

Hasil Hitung Cepat Hanya Dilakukan Lembaga Survei Terdaftar di KPU
Ilustrasi KPU ( Foto: Beritasatu.com )
Yustinus Paat / YUD Selasa, 16 April 2019 | 15:38 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum menegaskan bahwa lembega survei yang ingin mengumumkan hasil hitung cepat atau quick count harus harus terdaftar dan terverifikasi oleh KPU. Jika tidak terdaftar, maka lembaga survei tidak boleh mengumumkan hasil hitung cepatnya.

Sampai saat ini, terdapat 40 lembaga survei yang tedaftar di KPU dan telah terverifikasi oleh KPU untuk melakukan hitung cepat pada Pemilu 2019.

"Jika ada lembaga survei merilis hasilnya selain 40 itu (yang sudah terdaftar di KPU), itu juga pelanggaran," ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Selasa (16/4/2019).

Wahyu menjelaskan sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, lembaga survei yang ingin melakukan hitung cepat harus mendaftarkan diri ke KPU. Bahkan, lembaga survei tersebut harus sudah terdaftar 30 hari sebelum hari pemungutan suara.

"Jadi lembaga survei terdaftar artinya yang sudah resmi, sudah diverifikasi KPU dan memenuhi syarat sebagai lembaga survei dalam pemilu 2019," tandas dia.

Selain itu, kata Wahyu, lembaga survei harus memenuhi sejumlah syarat, antara lain melaporkan sumber dana yang dipergunakan dalam kegiatan survei. Hal ini bertujuan untuk mengetahui asal muasal sumber dana tersebut untuk menjamin lembaga survei itu lembaga yang independen.

"Kemudian lembaga survei itu juga harus memberikan informasi lengkap terkait dengan metodologi yang dipergunakan dalam survei. Juga harus melaporkan terkait dengan personel yang dipergunakan dalam survei tersebut," ungkap dia.

Terkait lembaga survei internal, Wahyu mengatakan jika ingin mempublikasi hasilnya, maka mereka terikat dengan ketentuan yang mengatur lembaga survei di UU Pemilu. "Sepanjang lembaga survei internal tidak publikasikan hasilnya tentu tidak terikat UU Nomor 7 Tahun 2017. Tapi siapapun mempublikasikan maka dia harus mematuhi UU," pungkas dia.

Dalam Pasal 449 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU Pemilu disebutkan sejumlah aturan lembaga survei atau jejak pendapat. Aturan tersebut antara lain:
(3) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mendaftarkan diri kepada KPU paling lama 30 hari sebelum pemungutan suara
(4) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, dan hasil penghitungan cepat yang dilakukan bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilu.
(5) Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.
(6) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu.



Sumber: BeritaSatu.com