Alumni UI Tuntut Pemilu Bebas Gangguan

Alumni UI Tuntut Pemilu Bebas Gangguan
Ratusan personel gabungan Polres Metro Jakarta Utara dan berbagai pihak terkait melakukan apel pengamanan Pemilu 2019 di Mapolres, Selasa, 16 April 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Carlos Roy Fajarta )
Erwin C Sihombing / WM Selasa, 16 April 2019 | 21:30 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Alumni Pascasarjana UI menuntut pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia yang bakal digelar kurang dari 24 jam lagi, bebas dari gangguan. Pasalnya, keberhasilan Indonesia melaksanakan pemilu terbesar bisa dicontoh oleh banyak negara.

"Penyelenggara pemilu harus mampu mengatasi setiap gangguan, baik yang berupa insinuasi, intimidasi, sabotase, maupun pendelegitimasian proses dan hasil pemilu oleh pihak manapun," kata inisiator alumni pascasarjana UI, Dhia Prekasha, di Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Dikatakan, pemilu 2019 merupakan pertaruhan besar bangsa karena ini kali pertama dalam sejarah demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia. Dengan mampunya Indonesia menyuguhkan pesta demokrasi terbesar di dunia maka Indonesia layak menjadi rujukan tentang proses berdemokrasi bagi berbagai bangsa di dunia.

Dengan begitu pihaknya menilai, penyelenggara pemilu harus profesional menjalankan tugasnya dan dapat memastikan hak suara warga tidak diciderai, dimanipulask apalagi dihilangkan oleh prosedur administratif.

"Penyelenggara wajib bersikap tegas menindak setiap gangguan dengan memberdayakan Sentra Gakkumdu Polri. Bahkan apabila gangguan tersebut sudah bereskalasi mengganggu keamanan, mengancam kerukunan, dan keutuhan bangsa, penyelenggara pemilu dan Polri perlu segera meminta peran aktif TNI," lanjut Dhia.

Keberhasilan pemilu serentak, ujarnya, harus menggambarkan kegembiraan warga memadati TPS dan dapat menggunakan hak pilihnya secara

langsung, umum, bebas, dan rahasia dalam suasana damai. Sebab situasi tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah telah memberikan layanan terbaik bagi pemilih.

"Dengan adanya kondisi seperti itu berarti telah mampu menyuguhkan pesta demokrasi terbesar di dunia," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan