KPU Laporkan Wakil Dubes Indonesia di Malaysia ke DKPP

KPU Laporkan Wakil Dubes Indonesia di Malaysia ke DKPP
Puluhan kantong plastik dengan suarat suara pemilu 2019 yang diduga sudah tercoblos di Selangor, Malaysia. ( Foto: Istimewa )
Yustinus Paat / JAS Rabu, 17 April 2019 | 07:27 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengatakan segera menindaklanjuti sejumlah rekomendasi Bawaslu terkait kasus suara tercoblos di Selangor, Malaysia. Termasuk, kata Wahyu, rekomendasi memecat dua anggota Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN) Malaysia, yakni Djadjuk Natsir dan Krishna KU Hannan.

Khrisna KU Hannan saat ini juga menjabat sebagai Wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia. Sementara itu, Djadjuk Natsir pernah menjabat sebagai wakil sekretaris dari Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana saat masih menjabat sebagai Watimpres pada 2016.

Sementara itu, dalam struktur PPLN, Khrisna KU Hannan menjabat sebagai anggota. Djadjuk Natsir diketahui sebagai penanggung jawab metode pemungutan suara lewat pos untuk Pemilu 2019 di Malaysia.

"Terhadap anggota PPLN atas nama Krishna KU Hannan yang diduga karena kedudukannya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, KPU menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dengan melaporkan yang bersangkutan ke DKPP," ujar Wahyu dalam konferensi pers di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Rabu (17/4/2019).

Untuk Djadjuk Natsir, kata Wahyu, diberhentikan sementara. KPU juga akan melaporkan Natsir ke DKPP.

"KPU akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, dengan terlebih dahulu melakukan proses pemberhentian sementara terhadap Anggota PPLN Kuala Lumpur atas nama Djadjuk Natsir, berdasarkan hasil klarifikasi yang telah dilakukan oleh KPU terkait profesionalitas dalam pelaksanaan tugas," tutur Wahyu.

Sebelumnya, Bawaslu merekomendasikan Krishna KU Hannan dan Djadjuk Natsir diberhentikan dari PPLN Kuala Lumpur. Pemberhentian ini dilakukan agar menjaga profesionalitas dan integritas PPLN di Kuala Lumpur, Malaysia.

Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan keduanya mempunyai konflik kepentingan karena putra dari Rusdi Kirana, Dubes RI di Malaysia, Davin Kirana merupakan caleg dari Partai Nasdem untuk dapil luar negeri. Sementara Krisna adalah Wakil Dubes RI di Malaysia dan Djadjuk adalah pejabat di Kedubes RI di Malaysia.

"Bawaslu merekomendasikan keduanya untuk diberhentikan dari PPLN, untuk menjaga profesionalitas dalam penyelenggara Pemilu di Kuala Lumpur agar berjalan dengan baik," ujar Bagja saat konferensi pers di kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).

Bawaslu, kata Bagja, menilai PPLN terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melaksanakan tugas secara objektif, transparan dan profesional dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Hal ini mengakibatkan pemungutan suara Pemilu 2019 melalui metode pos di wilayah Kuala Lumpur tidak sepenuhnya sesuai dengan prosedur, tata cara, atau mekanisme yasng diatur dalam peraturan perundang-undangan Pemilu.

"Hal itu menyebabkan penemuan surat suara Pemilu yang sah diduga telah tercoblos oleh bukan pemilih yang sah dan belum tercoblos oleh Pemilih yang sah di lokasi Taman University SG Tangkas 43.000 Kajang dan di Lokasi Bandar Baru Wangi, Selangor, Malaysia," jelas Bagja.

Bawaslu juga merekomendasikan PPLN Kuala Lumpur melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan PSU bagi pemilih Kuala Lumpur melalui metode pos. Jumlah pemilih terdaftar melalui metode itu sebanyak 319.293 pemilih.



Sumber: BeritaSatu.com