Jimly Minta KPU dan Bawaslu Tampil Gagah

Jimly Minta KPU dan Bawaslu Tampil Gagah
Jimly Asshiddiqie. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / YS Rabu, 17 April 2019 | 09:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com -  Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk tampil gagah, independen dan profesional dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 pada 17 April 2019.

Jimly mengatakan, dalam pesta demokrasi ini, KPU dan Bawaslu merupakan pihak yang paling berwenang.

"Di saat seperti ini KPU dan Bawaslu harus tampil gagah, independen, tampil profesional karena presiden di bidang pemilu ada di tangan KPU, karena presidennya jadi peserta pemilu," kata Jimly seusai syukuran ulang tahun ke-63 di Jakarta, Selasa (16/4/2019) malam.

Jimly menegaskan, kedudukan KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945. Untuk itu, KPU dan Bawaslu harus tampil di atas semua aparatur sipil negara (ASN) dan tidak boleh tunduk pada pihak manapun.

"Presiden sebagai kepala negara, inkumben, tapi dalam urusan kepemiluan tetap KPU. KPU tidak boleh tunduk pada siapa saja yang tidak benar agar bisa menjamin kepercayaan kepada masyarakat," tegas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Selain itu, Jimly mengajak seluruh elemen masyarakat membantu KPU dan Bawaslu untuk mengawal proses pemilu.

Pengawasan yang dilakukan masyarakat dibutuhkan untuk memastikan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jimly juga meminta peserta pemilu dan tim sukses menaati setiap hukum dan etika terkait penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, ketaatan pada hukum dan etika sangat menentukan kualitas demokrasi Indonesia.

"Jadi kita ini negara demokrasi ketiga, tapi dari segi kuantitas, (sementara) dari segi mutu kualitas dan integritas masih di bawah standar negara-negara yang lebih sehat demokrasinya. Jadi kita punya tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas dan integritas Pemilu," katanya.

Salah satu indikator belum berkualitasnya demokrasi di Indonesia, kata Jimly, tercermin dari banyaknya fitnah dan kampanye hitam. Jimly menegaskan, kampanye hitam dan fitnah ini dilakukan oleh kedua kubu di pilpres dan seluruh partai yang menjadi peserta pemilu.

"Tidak bisa salah satu paslon menuduh yang lain, dua-duanya tidak bersih, belum bersih. Dari segi ketaatan pada aturan dan etika dua-duanya belum, semua partai dan tim sukses belum, mari kita mengevaluasi diri masing-masing," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan