Pantauan HMI: 20,28 Persen TPS Telat Dibuka

Pantauan HMI: 20,28 Persen TPS Telat Dibuka
Ilustrasi Pemilu 2019. ( Foto: AFP )
Yeremia Sukoyo / YS Rabu, 17 April 2019 | 12:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com -  Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengambil bagian dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. HMI telah terdaftar dan terdaftar di Bawaslu sebagai salah satu pemantau.

Sedikitnya ada dua tahapan pemantauan yang dilakukan. Pertama, pemantauan persiapan pembukaan TPS. Pemantauan ini dilakukan sebelum pukul 07.00 waktu setempat. Dilaporkan ke pusat data 08.15 waktu setempat.

Pemantauan kedua, dilakukan 08.20 hingga pukul 13.00 waktu setempat. Untuk memudahkan dan mempercepat bisnis proses pemantauan maka tim dibekali dengan aplikasi i-pantau. i-pantau dapat diakses melalui Google Store dan berbasis Android.

"Pada laporan pemantauan tahap pertama diketahui, sebanyak 20.28 persen TPS dibuka tidak tepat waktu jam 07.00 sesuai PKPU 3/2019, Pasal 4 Ayat 4," kata Penanggung Jawab Nasional i-pantau, Abdul Azis, Rabu (17/4/2019) di Jakarta.

Dijelaskan, alasan TPS tidak tepat waktu, yakni sebesar 9,3 persen, KPPS telat datang. Kemudian sebanyak 15,12 persen belum hadir, sebanyak 2,33 persen kekurangan logistik, dan 2 persen karena kendala alam seperti habis turun hujan lebat. Kemudian sebanyak 72 persen muncul karena alasan lainnya.

Dari sejumlah TPS yang dipantau, 12.80 persen lokasinya berhimpitan dengan tempat ibadah. Ada 8.94 persen TPS, petugas KPPS tidak berjumlah tujuh orang sesuai Pasal 59 UU 7/2017.

Sebanyak 8,41 persen, TPS juga tidak ramah bagi pemilih disabilitas. Sebanyak 18,39 persen, akses keluar masuk TPS tidak ramah bagi disabilitas dan sebanyak 12,62 persen, meja dan kotak TPS, dinilai terlalu tinggi bagi disabilitas.

Kemudian ada 1,89 persen petugas KPPS tidak menggunakan ID sesuai dengan Pasal 20 Ayat 3, huruf B, PKPU 3/2019. 38 persen petugas KPPS mengenakan baju/tanda/lambang/warna mirip dengan baju/tanda/lambang/warna peserta pemilu.

"Sebanyak, 7,07 persen, di TPS tidak terpasang Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebanyak 7,14 persen, di TPS tidak terpasang Daftar Calon Tetap (DCT) peserta pemilu," ujarnya.

Dari hasil pemantaun pertama ini disimpulkan bahwa, masih terdapat petugas KPPS tidak tepat azas pelaksanaan pemilu. Seperti, TPS tidak dibuka tepat waktu. DCT dan DPT tidak terpasang di lokasi TPS. TPS yang kurang bersahabat dengan pemilih disabilitas.



Sumber: Suara Pembaruan