KPU: Hasil Resmi Pemilu 2019 Diumumkan Paling Lama 35 Hari

KPU: Hasil Resmi Pemilu 2019 Diumumkan Paling Lama 35 Hari
Calon presiden petahana nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (kanan) saling menyapa, disaksikan Ketua KPU Arief Budiman (tengah), sebelum mengikuti debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu 30 Maret 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao. )
Yustinus Paat / JAS Rabu, 17 April 2019 | 13:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemilhan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan pihaknya menetapkan hasil pemilu 2019 secara nasional paling lama 35 hari pasca pemungutan suara, Rabu, 17 April 2019. Dengan demikian, hasil resmi pemilu 2019 baru bisa diketahui paling lama pada 22 Mei 2019.

"Hasil resmi menurut Undang-Undang paling lama 35 hari setelah pemungutan suara dilakukan KPU sudah harus mengumumkan," ujar Arief Budiman saat pemantauan pemungutan suara di TPS Rutan Kelas II Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (17/4/2019).

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 413 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatakan bahwa KPU menetapkan pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara pasangan calon, perolehan suara parpol untuk DPR RI dan perolehan suara DPD paling lama 35 hari setelah pemungutan suara.

Sementara KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara parpol untuk DPRD Provinsi paling lama 25 hari setelah pemungutan suara. KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara parpol untuk DPRD Kabupaten/Kota paling lama 20 hari setelah pemungutan suara.

"Penetapan perolehan hasil pemilu dalam sidang pleno terbuka," tandas dia.

Proses penghitungan suara di TPS akan dimulai setelah selesai pemungutan suara pada pukul 13.00 waktu setempat. Penghitungan suara tersebut berlangsung hingga pukul 24.00. Jika belum selesai, maka waktu untuk penghitungan ditambah 12 jam tanpa jeda.

Penghitungan suara diawali dengan penghitungan untuk pemungutan suara presiden dan wakil presiden, disusul pemungutan suara DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Setelah itu, dilakukan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari kecamatan, Kabupaten/kota, Provinsi dan tingkat nasional. Proses penghitungan suara dan rekapitulasi dilakukan secara terbuka, dihadiri para saksi peserta pemilu dan diawasi oleh pengawas.

Hitung Cepat KPU

Lebih lanjut, Arief mengatakan pihaknya melakukan hitung cepat melalui Situng. Namun, hitung cepat tersebut bukanlah hasil resmi KPU, karena hasil resmi berasal dari penghitungan dan rekapitulasi berjenjang.

"Saya ingin ingatkan bahwa Situng itu hanya mempercepat proses informasi, membantu jadi alat kontrol tapi bukan hasil resmi yang ditetapkan KPU. Hasil resmi KPU adalah hasil yang direkapitulasi secara berjenjang, secara manual melalui berita acara," ungkap dia.

Arief mengaku bahwa hitung cepat melalui Situng merupakan salah satu hal yang menarik perhatian negara lain. Pasalnya, dengan hitung cepat, KPU bisa memublikasikan hasil pemilu di setiap TPS

Menurut Arief, Situng tersebut banyak manfaatnya. "Bagi KPU, saya akan mengontrol. Jadi kalau ada orang nakal jauh lebih mudah untuk diketahui," kata dia.

Situng juga bisa digunakan oleh peserta pemilu. Dalam banyak pemilu yang sudah dilaksanakan, tutur dia, justru ketika peserta pemilu bersengketa, mereka mengambil data dari website KPU untuk jadi alat bukti.

"Kemudian bagi penyelenggara negara dan aparat kemananan, Situng bisa jadi refrensi dalam mengambil kebijakan," tandas dia.

Setelah Kelompok Panita Pemungutan Suara (KPPS) melakukan penghitungan surat suara peserta pemilu di TPS, maka hasil tersebut dicatat dalam formulir C1. Kemudian formulir C1 tersebut dikirim ke KPU Kabupaten/Kota melalui Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK).

KPU Kabupaten/Kota akan melakukan scan formulir C1 dan mengirimkan ke KPU untuk diumumkan di laman KPU melalui Situng. Jika KPU Kabupaten/Kota tidak bisa mengirimkan hasil scan formulir C1 ke KPU, maka KPU Provinsi harus memfasilitasi KPU Kabupaten/Kota tersebut untuk melakukan mengunggah dan menindai formulir ke dalam Situng paling lama 5 hari setelah pemungutan suara.