Soal Surat Pemilu 2019 Tercoblos, KPU Tunggu Laporan dari KPU Daerah

Soal Surat Pemilu 2019 Tercoblos, KPU Tunggu Laporan dari KPU Daerah
Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan ( Foto: Beritasatu TV )
Yustinus Paat / AMA Rabu, 17 April 2019 | 15:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan mengungkapkan, pihaknya masih menunggu laporan dari daerah terkait kabar adanya surat suara Pemilu 2019 yang telah tercoblos duluan. KPU terus melakukan pemantauan terhadap proses pemungutan suara di daerah.

"Kami tunggu laporannya. Semua masih kami pantau," ujar Wahyu Setiawan ketika dikonfirmasi, di Jakarta Rabu (17/4/2019).

Saat ini beredar informasi adanya surat suara yang telah tercoblos di beberapa daerah. Salah satunya adalah di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Surat suara Pilpres yang tercoblos ini terjadi di Kompleks Berlian Indah, tepatnya di TPS 46 Jennrtalasa, Pallangga, Gowa, Sulawesi Selatan. Masyarakat yang sempat mengantre untuk mencoblos dibubarkan.

Komisioner KPU lainnya, Viryan mengatakan, surat suara yang dicetak, disortir, dan dikemas untuk kebutuhan TPS adalah surat suara yang sesuai standar, belum tercoblos, dan belum ada tandatangan Ketua Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS).

''Surat suara berada di dalam kotak suara dengan posisi digembok dan disegel dari KPU Kabupaten/Kota ke PPS di kecamatan dan kemudian diterima KPPS H-1," jelas Viryan.

Kotak suara, kata Viryan, baru dibuka setelah rapat pemungutan suara dibuka di TPS setelah pukul 07.00 waktu setempat. Ketika dibuka, kata Viryan, KPPS menghitung jumlah Surat Suara dan mempersiapkan pelayanan pemilih. Surat suara baru ditandatangani Ketua KPPS dan diberikan kepada pemilih.

"Pemilih kemudian membawanya ke bilik untuk mencoblos. Apabila ketika membuka Surat Suara ternyata kondisinya rusak atau pemilih keliru mencoblos, pemilih dapat meminta mengganti dan surat suara tersebut dinyatakan rusak (sesuai PKPU Nomor 3 tahun 2019, pasal 39), Ketua KPPS mengganti surat suara tersebut hanya sekali," ungkap Viryan.

Dengan demikian, potensi manipulasi/kecurangan dengan modus Surat Suara telah dicoblos sebagai sarana administratif pemilih menyalurkan kedaulatannya tetap terjaga.

Dalam terjadi kasus telah tercoblos, penanganannya dilakukan oleh Pengawas Pemilu dan KPU untuk mendalaminya guna mendapat kepastian kasusnya.

 



Sumber: BeritaSatu.com