BPN Diharapkan Beberkan Bukti Klaim Kemenangan Prabowo

BPN Diharapkan Beberkan Bukti Klaim Kemenangan Prabowo
Calon presiden Prabowo Subianto (tengah) bersama cawapres Sandiaga Uno dan petinggi partai pendukung mengangkat tangan saat mendeklarasikan kemenangan pada Pilpres 2019 di kediamannya Jl. Kertanegara, Jakarta, 18 April 2019. ( Foto: ANTARA / Indrianto Eko Suwarso )
Yeremia Sukoyo / FER Jumat, 19 April 2019 | 18:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi diharapkan bisa menunjukkan dan membuktikan klaim kemenangan 62 persen Prabowo-Sandi berdasarkan hitungan real count internal. Jangan sampai, klaim kemenangan tersebut malah tidak bisa dibuktikan dan menjadi bumerang bagi pihak-pihak tertentu.

Baca Juga: KIPP Tantang Kubu Prabowo Buka-bukaan

"Mereka (BPN) harus menjelaskan metodologinya, beberkan bukti dan faktanya. Jika itu real count, dari berapa persen daerah yang sudah dilakukan, perhitungan itu harus dibuktikan," kata Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, di Jakarta, Jumat (19/4/2019).

Menurut Emrus, jika klaim Prabowo tersebut merujuk pada hasil real count internal, maka Prabowo-Sandi baru menang di TPS atau daerah yang menjadi objek perhitungannya. Tidak logis jika Prabowo mengklaim menang dengan hanya berbekal hasil real count sebagian. "(Real count internal) itu tidak bisa disamakan dengan quick count lembaga survei," kata Emrus.

Baca Juga: Prabowo Klaim Unggul 62 Persen

Emrus mengatakan, hitung cepat lembaga survei bisa dipertanggungjawabkan secara statistik, sebab menggunakan metodologi terukur, sample yang digunakan juga representatif, dan memiliki keterwakilan dengan populasi.

Terkait komentar Prabowo yang lagi-lagi menyebut banyaknya dugaan kecurangan dalam Pemilu, Emrus menyarankan Prabowo dan tim pemenangan untuk menempuh jalur hukum sambil membawa bukti-bukti, data, dan fakta.

"Kalau mengatakan ada dugaan kecurangan itu harusnya mereka punya bukti. Sampaikan saja ke Bawaslu. Nanti Bawaslu akan berkoordinasi dengan penegak hukum jika memang ditemukan ada tindak pidana," kata Emrus.



Sumber: Suara Pembaruan