Pemilu Berjalan Damai, Jokowi-Ma'ruf Unggul

Pemilu Berjalan Damai, Jokowi-Ma'ruf Unggul
Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan KH Ma'ruf Amin (kanan) didampingi sejumlah pimpinan Parpol pendukung melambaikan tangan usai memberikan keterangan terkait Pilpres 2019 di Jakarta, Rabu 17 April 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao )
Primus Dorimulu / AB Jumat, 19 April 2019 | 19:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com -  Meski rumit, Pemilu Serentak 2019 yang digelar Rabu, 17 April 2019, berjalan lancar dan damai. Tak ada tetesen darah yang terjadi akibat bentrokan. Kenyataan itu jauh dari perkiraan berbagai kalangan.

Pemilu 2019 dinilai rumit karena pemilihan presiden (pilpres) digelar serentak dengan pemilu legislatif (pileg) dan semuanya dilaksanakan dalam satu hari. Meski ada beberapa masalah di sejumlah tempat, tetapi secara keseluruhan, pemilu serentak yang digelar untuk pertama kali di Indonesia itu berjalan tertib, lancar, dan damai.

Pemilu 2019 juga mengukir rekor baru dalam partisipasi pemilih. Kampanye anti-golput yang gencar digelar mendongkrak jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Hasil quick count (QC) berbagai lembaga survei menunjukkan tingkat partisipasi pemilih di atas 80%. Jauh di atas tingkat partisipasi pemilih pada Pilpres 2014.

Jumlah pemilih pada daftar pemilih tetap (DPT) di Pilpres 2019 sebanyak 192,8 juta atau tepatnya 192.828.520, meningkat 3,3% dari pemilih dalam DPT tahun 2014. Dengan asumsi tingkat partisipasi 80%, jumlah pemilih yang ikut mencoblos pada 17 April 2019 mencapai 154,3 juta. Ini sebuah perubahan yang mencengangkan.

Pemungutan suara Pemilu 2019.

Tidak semua mereka yang tidak ikut mencoblos adalah golput sejati, yakni mereka memang tidak mau ke TPS karena tidak percaya pada kualitas pemilu. Umumnya, mereka yang tidak ikut mencoblos adalah golput teknis, yakni tak bisa mencoblos karena tak menerima undangan berupa formulir C-6, KTP elektronik, atau surat keterangan penduduk.

Lima kertas suara yang harus dicoblos, ternyata, tidak menimbulkan kebingungan. Pemilih umumnya bisa mencoblos dengan lancar surat suara capres-cawapres, calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota. Proses pencoblosan pun berjalan cepat karena banyak tempat pemungutan suara (TPS) yang menyediakan empat bilik suara.

Kekhawatiran para pengamat akan pemilu yang kacau tidak terbukti. Tidak ada peristiwa serius yang mengganggu jalannya proses pencoblosan di TPS. Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang berada di TPS, panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) di tingkat kelurahan dan kecamatan menjalankan tugasnya dengan baik. Tidak ada kasus serius yang dialami para saksi.

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Kamis (18/4/2019), menyatakan pemilu berjalan damai. Satu-dua insiden kecil yang terjadi di beberapa TPS tidak memengaruhi kualitas pemilu secara keseluruhan. Jumlah TPS mencapai 809.000 dan TPS yang terkena masalah tak sampai 50 TPS. Pihak Polri sudah mengarahkan 271.880 anggotanya untuk mengamankan pemilu.

"Kalau ada orang membawa senjata tajam atau senjata api mau membunuh rakyat, apa yang Anda lakukan?" tanya Kapolri kepada anggota polisi.

"Tembak di tempat," jawab anggota polisi.

Kapolri pun mengacungkan jempol. Prajurit TNI yang berjumlah 181.436 orang juga mendukung penuh Polri.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kiri) didampingi Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kanan) memberikan keterangan pers usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, Kamis, 18 April 2019.

Riuh Usai Pemilu
Masa kampanye pemilu yang mencapai lebih dari enam bulan cukup melelahkan. Sesuai penetapan KPU, masa kampanye terentang dari 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Bukan hanya kandidat yang kelelahan. Perasaan masyarakat juga diaduk-aduk oleh rivalitas akibat perbedaan pilihan yang berlangsung lama.

Capres-cawapres yang hanya dua pasangan menambah panas suasana yang dialami para pendukung. Tanggal coblos, 17 April 2019, diharapkan sebagai hari terakhir kecemasan. Setelah tanggal coblos, masyarakat yang terbelah diharapkan kembali rukun.

Namun, apa yang terjadi? Kecemasan justru terjadi seusai pencoblosan. Setelah media massa diperbolehkan mengumumkan hasil QC, Rabu (17/4/2019), pukul 15.00 WIB, keterbelahan justru kian menganga. Pasalnya, hasil QC dari 10 lembaga survei bersertifikat yang terdaftar di KPU dianggap sebagai hoax oleh kubu yang kalah.

Hasil QC 10 lembaga survei menunjukkan keunggulan Jokowi-Ma'ruf sekitar 54-56%, sedang raihan suara Prabowo-Sandiaga 44-46%. Ada selisih sekitar 10%. Angka tersebut stabil sejak data pemilih yang masuk mencapai 50%. Pada Jumat (19/4/2019), data dari TPS yang menjadi sampel lembaga survei sudah mencapai 99,5%. Menurut hitung cepat SMRC dengan data yang sudah mencapai 99,5%, Jokowi-Ma'ruf meraih 54,8%, sedangkan Prabowo-Sandiaga 45,2%.

Kubu Prabowo menuding lembaga survei yang memenangkan Jokowi sebagai surveyor bayaran dan hasilnya tidak bisa dipercaya. Mereka lebih percaya pada real count yang dibuat oleh tim sukses. Angka real count kubu pasangan calon (paslon) 02 memenangkan Prabowo-Sandi dengan raihan suara hingga 62%. Data ini memberikan kepercayaan diri kepada Prabowo untuk mendeklarasikan kemenangan.

Prabowo Subianto.

QC adalah survei ilmiah. Bagai tes kesehatan, darah yang diambil cukup sampel saja. Tak perlu darah pasien disedot semuanya. Dalam QC, angka yang dihitung adalah pemilih di TPS yang dijadikan sampel. Sampel diambil secara random bertingkat atau multistages random sampling. Akurasi QC sudah terbukti di mana-mana.

Beda dengan QC, data real count tidak diambil berdasarkan metodologi multistages random sampling. Yang dihitung adalah data riil yang dikirim. Pada akhirnya, real count adalah penghitungan paling akurat. Namun, jika data yang masuk kurang dari 80%, hasilnya jauh dari akurat. Karena bisa jadi, data yang masuk berasal dari basis paslon tertentu.

Saat ini, data lembaga survei sudah hampir 100% dengan kemenangan Jokowi-Ma'ruf. Data real count KPU yang hampir mencapai 3% juga menunjukkan keunggulan Jokowi-Ma'ruf 55,01%. Namun, sebelum data yang masuk mencapai angka 80%, kedua paslon bisa unggul silih berganti.

Dalam situasi seperti ini, semua pihak perlu menguasi diri hingga pengumuman resmi KPU tentang hasil pilpres, selambatnya 22 Mei 2019. Pihak yang tidak setuju dengan hasil yang diumumkan KPU, dipersilakan menempuh jalur hukum, yakni mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. 



Sumber: BeritaSatu.com