MUI: Jaga Persatuan, Jangan Larut dalam Euforia

MUI: Jaga Persatuan, Jangan Larut dalam Euforia
Pemungutan suara Pemilu 2019. ( Foto: Antara )
Yeremia Sukoyo / FMB Jumat, 19 April 2019 | 21:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Ulama Indonesia menggelar Tausiah Kebangsaan untuk mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar terus mengedepankan persatuan dan kesatuan, di Kantor Pusat MUI, Jakarta, Jumat (19/4/2019).

Tausiah Kebangsaan yang digelar sekaligus mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya umat Islam, agar tetap menjaga keutuhan bangsa dan mengedepankan persatuan pascaperhelatan Pemilu 2019.

Dalam Tausiah Kebangsaan, Ketua MUI Yusnar Yusuf Rangkuti, mengajak seluruh keluarga besar bangsa, khususnya umat Islam, untuk bersyukur atas terselenggaranya Pemilu yang lancar dan terkendali. Walaupun masih ditemui kekurangan dan kelemahan, Pemilu 2019 secara umum berjalan lancar.

Dalam kesempatan itu, MUI juga mengajak kepada semua pihak untuk mengikuti dan mengawal tahapan-tahapan lanjutan Pemilu hingga penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kami meminta kepada semua pihak untuk tidak mengganggu proses konstitusional tersebut melalui cara-cara langsung atau tidak langsung, melalui pemberitaan hasil quick count karena bersifat menggambarkan sesuatu yang belum pasti tetapi dapat dan telah menimbulkan euforia berlebihan dari rakyat pendukung, yang pada gilirannya dapat mengundang reaksi dari pihak lain," kata Yusnar Yusuf Rangkuti.

Dirinya mengingatkan, klaim kemenangan oleh kedua pasangan capres dan cawapres, dapat dan telah menimbulkan euforia dari pendukung masing-masing. Kondisi itu sangat berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Selain itu, pemberitaan media massa maupun media sosial yang tidak berimbang bisa menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.

Di kesempatan yang sama, MUI juga menyerukan kepada semua pihak, baik tim sukses, relawan, dan pendukung masing-masing pasangan capres dan cawapres untuk dapat menahan diri untuk tidak bertindak anarkis dan main hakim sendiri. Namun, sebaiknya menyerahkan penyelesaian setiap sengketa melalui jalur hukum berdasarkan prinsip taat konstitusi.

Selanjutnya, MUI juga mendesak kepada penyelenggara pemilu agar bekerja sesuai amanat konstitusi. Yakni berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, serta jujur dan adil untuk tahapan-tahapan berikutnya.

"Untuk tahapan berikutnya senantiasa berpegang teguh kepada asas-asas tadi. Khususnya kejujuran dan keadilan. Maka KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), dan pihak keamanan beserta agar masing-masing untuk berlaku profesional, obyektif, transparan, dan imparsial atau non partisan," ujar Yusnar.

Kemudian, secara khusus MUI juga mendesak lembaga penegakan hukum dan keamanan yakni Mahkamah Konstitusi, TNI, dan Polri untuk mengemban amanat dan tanggung jawab dengan tidak mengedepan kepentingan kecuali kepada bangsa dan negara.

"MUI menyerukan kepada umat Islam khususnya agar dapat menyatukan hati, pikiran, dan langkah untuk menegakkan persaudaraan keislaman, ukhuwah Islamiyah dan persaudaraan kebangsaan, ukhuwah wathoniyah dalam koordinasi MUI," katanya mengingatkan.

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsudin, mengakui, MUI telah mengadakan rapat khusus membicarakan dinamika nasional pasca pelaksanaan tahapan pemilu. Ada banyak masukan dari berbagai ormas islam yang dirumuskan menjadi tausiah kebangsaan.

Menurut Din, dari banyak masukan ormas dan informasi-informasi lainnya, ada potensi gesekan pasca pemilu seperti pembakaran kantor KPPS. Semua sebagai akibat dari euforia massa yang berlebihan setelah mengetahui hasil hitung cepat yang sangat potensial mengundang reaksi.

"Para ulama sudah membaca gelagat ini harus segera ditangkal. Maka kami bersepakat mengeluarkan tausiah," kata Din Syamsudin.



Sumber: Suara Pembaruan