Data Pemilu Transparan, Upaya Bohongi Rakyat Dinilai Perlu Dihentikan

Data Pemilu Transparan, Upaya Bohongi Rakyat Dinilai Perlu Dihentikan
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto usai mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 041 di kampung curug, Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Rabu (17/4/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Vento Saudale )
Carlos KY Paath / WM Jumat, 19 April 2019 | 23:45 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah surat suara Pemilu 2019 selesai dihitung di Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya dituangkan dalam formulir C1 dan C1 Plano. Setiap orang bisa melihat, mencatat, mendokumentasikan formulir C1 dan C1 Plano itu.

Demikian disampaikan Ketua Umum (ketum) Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Sihol Manulang dalam keterangan seperti diterima Beritasatu.com, Jumat (19/4/2019).

"Kalau ada yang salah, pasti langsung ketahuan. Pelaku manipulasi pun bisa dihukum. Jadi, hentikan segala cara dan upaya yang membohongi, bahkan menipu rakyat. Semua data transparan dan bisa kita adu validitasnya," tegas Sihol.

Sementara itu, Ketum Masyarakat Peduli Pangan Indonesia, Wignyo Prasetyo menyoroti klaim kemenangan pasangan 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi). Bagi Wignyo, jika Prabowo-Sandi tetap berkukuh meraih 62 persen suara, dan memang punya data valid, semestinya bertarung di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sebagaimana konstitusi, MK merupakan lembaga sahih dan konstitusional menyelesaikan sengketa hasil Pemilu. Jika konstitusi sudah tak lagi dihormati, dipatuhi, dan dijalankan, untuk apa kita bernegara? Mereka yang menolak membawa bukti suara ke MK, patut disebut pembangkang konstitusi," tukas Wignyo.

Ketum Pos Raya Indonesia, Ferdy Semaun mengungkap, Pemilu Legislatif (Pileg) serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) merupakan sejarah bagi demokrasi di Indonesia. Pertama kali diterapkan.

"Kita bersyukur prosesnya secara umum berlangsung aman, tertib, lancar dan damai. Jangan nodai torehan tinta emas demokrasi ini. Prabowo jangan mengulang-ulang drama yang makin menjatuhkan wibawanya," harap Ferdy.

Publik untuk sementara bisa mengetahui kemungkinan hasil akhir Pileg dan Pilpres melalui hitung cepat atau quick count berbagai lembaga survei maupun real count KPU. Penghitungan dan rekapitulasi manual KPU yang sedang berjalan, dasar penetapan resmi. Direncanakan akan ditetapkan paling akhir tanggal 22 Mei 2019.

"Sepertinya kubu Prabowo-Sandi kehilangan kesabaran sampai harus deklarasi kemenangan namun sesungguhnya pepesan kosong," kata Ketum Galang Kemajuan Jokowi Kelik Wirawan yang dibenarkan Koordinator Aliansi Relawan Jokowi, Aidil Fitri.



Sumber: Suara Pembaruan