Mantan Komisioner KPU: Jangan Klaim Sudah Jadi Pemenang Definitif, Hormati KPU

Mantan Komisioner KPU: Jangan Klaim Sudah Jadi Pemenang Definitif, Hormati KPU
Calon presiden Prabowo Subianto (tengah) bersama cawapres Sandiaga Uno dan petinggi partai pendukung mengangkat tangan saat mendeklarasikan kemenangan pada Pilpres 2019 di kediamannya Jl. Kertanegara, Jakarta, 18 April 2019. ( Foto: ANTARA / Indrianto Eko Suwarso )
Hendro D Situmorang / WM Jumat, 19 April 2019 | 23:53 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay mengimbau peserta Pemilu diharapkan tidak mengklaim diri sebagai pemenang definitif dan menempuh jalur hukum yang telah disediakan terkait sengketa hasil pemilu.

Dari hasil perhitungan cepat sementara oleh berbagai lembaga survei, pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 01, yakni pasangan Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin mengungguli pesaingnya di Pilpres 2019 dengan angka 54,5%. Sementara paslon nomor urut 02 memperoleh 45,5% suara.

Sejak hasil quick count diumumkan tanggal 17 April, kubu Prabowo-Sandi tercatat sudah berkali-kali mengklaim kemenangan dengan angka 62 persen dari hasil perhitungan internal kubu mereka.

“Baiknya pihak-pihak peserta ini, terutama para pimpinan jangan mengklaim mereka sudah definite sebagai pemenang karena itu bisa menciptakan situasi yang negatif, bisa menimbulkan emosi yang berlebihan,” ujar Hadar, yang juga pendiri lembaga peneliti Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) dalam keterangannya kepada Beritasatu.com, Jumat (19/4/2019).

“Merasa menang ternyata tidak nanti menimbulkan kekecewaaan luar biasa dikalangan pendukung, yang sebetulnya tidak perlu,” tambahnya.

Hadar mengimbau politisi dan peserta pemilu menghormati KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengikuti prosedur hukum yang tersedia dengan menunggu hasil resmi yang ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu.

“Ditetapkan dulu oleh KPU tentang hasil Pemilu ini. Begitu ditetapkan oleh KPU setelah itu diberikan waktu tiga hari kepada pihak-pihak yang tidak puas. Permohonan sengketa itu disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, nanti di MK itu akan diproses,” ujar mantan dosen ilmu sosiologi di FISIP UI ini.

Ia menambahkan, keputusan MK adalah keputusan yang final, mengikat, tidak bisa digugat atau disengketakan kembali.

Terkait tuduhan dari paslon 02 bahwa para penyelenggara survei telah melakukan manipulasi, Hadar menyarankan hal tersebut disampaikan ke asosiasi lembaga-lembaga quick count ini apakah ada pelanggaran kode etik sebagai lembaga yang melaksanakan quick count.

“Yang paling penting adalah kita jangan merasa paling menang,” ulangnya.



Sumber: Suara Pembaruan